JAKARTA - Perusahaan setrum pelat merah, PT PLN (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp3 triliun untuk program listrik desa di tahun 2025.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan rencana Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada APBN 2025 untuk program Listrik Desa sejumlah Rp3 triliun.
Padahal, kata Mufti, pada tahun 2023 PLN mengantongi laba hingga Rp22 tiliun.
"Saya heran dengan PLN karena selalu ujungnya minta PMN. Kalau PLN perusahaan rugi, boncos mungkin bisa dimaklumi tapi ini untung, bahkan akhir-akhir ini triliunan rupiah," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu 10 Juli.
Menangapi pertanyaan tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan perusahaannya memiliki utang yang cukup besar hingga Rp400-an tiliun yang terus diupayakan untuk turun.
"Karena dalam menakar kesehatan keuangan perusahaan ada namanya debt to EBITDA ratio. Itu kalau di atas 5 itu perusahaannya sudah sakit, dan 5 tahun lalu debt to EBITDA ratio kami itu 5,9 dan berhasil turunkan sudah di bawah 4," ujar Darmawan.
BACA JUGA:
Dia mengatakan, alokasi dana untuk program lisdes tahun anggaran2025 sebesar Rp3 triliun.
Dengan PMN, maka PLN tidak memerlukan commercial loan untuk mendanai program lisdes sehingga proyeksi keuangan PLN akan lebih sehat.
Dengan commercial loan, kata dia, ada tambahan beban bunga sebesar Rp1,55 triliun.
"Jika dibanding dengan PMN, akan ada penambah subsidi kompensasi sebesar Rp1,57 triliun," pungkas Darmawan.
Tag Terpopuler
#ridwan kamil #paus fransiskus #pramono anung #rano karno #pilkada 2024Populer
