Tak Ada Perubahan Rasio Elektrifikasi di Maluku dalam Dua Tahun, Anggota Komisi VI: Kalau PLN Dapat PMN, Jajaran Direksi Harus Perhatikan Daerah 3T

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Izaac Lewerissa menyoroti kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Maluku, yang dinilainya dalam dua tahun terakhir ini tidak ada perubahan. Hal ini didasari tidak kunjung naiknya rasio elektrifikasi di Maluku pada angka 80 persen sejak 2019.

“Saya mencatat bahwa ternyata ada berapa provinsi yang banyak terdapat desa-desa 3T (Terluar, Terpencil, dan Tertinggal) itu satu diantaranya adalah Maluku. Dan dari data yang disajikan, rasio elektrifikasi masih 80 persen. Saya dua tahun setengah ada di Komisi VI ini, sejak pertama kali saya di sini, catatan saya menunjukkan bahwa ternyata rasio elektrifikasi di daerah saya itu 80 persen juga. Itu berarti, dapat saya simpulkan dalam dua tahun ini tidak ada perubahan rasio elektrifikasi di Maluku,” ujar Hendrik dalam RDP Komisi VI dengan Dirut PT PLN, Rabu 15 Juni.

Untuk itu, dalam rapat yang membahas mengenai pendalaman Penyertaan Modal Negara (PMN) ini, Hendrik meminta jika DPR RI nantinya menyetujui usulan PMN ini, ia berharap agar PT PLN segera menuntaskan target seratus persen rasio elektrifikasi sebagaimana hal tersebut merupakan pengejawantahan dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Saya tidak tahu, saya percaya pasti ada perubahan, Saya tidak tahu apakah mungkin data ini belum dimutakhirkan, belum update atau gimana tapi saya minta kalau nanti DPR RI, kami menyetujui usulan PMN PLN, saya minta kearifan dari jajaran Direksi PLN untuk tolong perhatikan daerah-daerah 3T itu. Bukan hanya sekadar dalam lembaran-lembaran presentasi, tapi itu konkret saya memantau betul perkembangan elektrifikasi daerah saya di Maluku,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, dalam pemaparannya Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyebutkan hingga saat ini masih terdapat lebih dari 4.700 desa di seluruh Indonesa yang belum menikmati fasilitas kelistrikan dari Perusahaan setrum plat merah tersebut.

Saat ini tercatat rasio desa berlistrik yang bersumber dari PLN adalah sekitar 90,78 persen bahkan beberapa propinsi masih di bawah 80 persen yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku.

"Bahkan Papua dan Papua Barat masih di bawah 50 persen. Kami akui lokasinya sulit terjangkau, banyak yang masih terisolasi, berada di wilayah yang terpencil, bahkan di sini ada daerah perbatasan antar negara," lanjut Dharmawan.

Untuk itu ia meminta alokasi PMN untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp10 triliun yang akan diperuntukkan untuk membangun berbagai Infrastruktur ketenagalistrikan perusahaan.

Diketahui dalam hasil kesimpulan RDP, Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama PT PLN Persero dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10 triliun untuk mendanai pengembangan infrastruktur kelistrikan di seluruh penjuru nusantara menuju Keadilan keadilan sosial dan kemandirian energi.