Bagikan:

JAKARTA - PT PLN (Persero) menghadap Komisi VI DPR RI untuk meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2023.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo merinci, anggaran tersebut akan dialokasikan ke masing-masing regional untuk pembangunan infrastrukur kelistrikan.

"Tahun 2023 PLN mengajukan PMN sebesar Rp10T dengan alokasi masing-masing regional sebagai berikut, Jamali Rp2 triliun untuk gantikan suplai listrik yang selama ini disediakan mandiri oleh masyarakat dan digantikan oleh PLN," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI, Rabu 15 Juni.

Sementara itu, untuk regional Sumatera Kalimantan akan dialokasikan sebesar Rp4,5 Triliun yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa PLTA dan pembangunan transmisi untuk menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil dan juga menyambung pelanggan untuk listrik yang berkeadilan.

Untuk regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (Sumlapana) Rp3,5 triliun digunakan untuk membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa PLTM, PLTA, PLTMG dan PLTG serta akan digunakan untuk membangun transmisi dalam rangka menghubungkan kelistrikan di daerah terpencil dan menyambung pelanggan untuk listrik berkeadilan.

"Kebutuhan PMN secara menyeluruh agar rasio elektrifikasi bisa mendekati 100 persen adalah sekitar Rp18 triliun hingga Rp20 triliun. Dan untuk itu kami tahun ini mengajukan Rp10 triliun sehingga nanti untuk membangun infrastruktur kelistrikan seantero nusantara bisa terlaksana," ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa program PMN ini memang digunakan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan yang tersulit, di mana secara komersial yang paling tidak bisa dilakukan di daerah terisolasi yang saat ini memiliki banyak tantangan.

"Apabila kami menggunakan dana dari global bond atau pinjaman maka project ini akan sulit untuk didanai secara komersial," pungkas.

Hingga saat ini, dana PMN TA 2020 yang sudah direalisasikan sampai dengan triwulan 1 2022 adalah sebesar Rp4,7 triliun atau setara 95 persen dari total dana PMN yang sudah diterima.

Sedangkan dana PMN TA 2021 yang telah direaisasikan sampai triwulan 1 tahun 2022 sebesar Rp4 triliun atau setara 80 persen dari total dana PMN yang sudah diterima.

Dia bilang, pada tahun 2022 pihaknya telah melakukan aksi korporasi sebesar Rp196,8 miliar untuk mendukung terciptanya rasio elektrifikasi menuju 100 persen yang salah satunya adalah dengan menghubungkan kelistrikan di daerah-daerah terpencil dan memberikan akses listrik yang berkeadilan bagi masyarakat.