Fakta! Luhut Sebut Teknologi Smelter Nikel HPAL Milik AS Ketinggalan 9 Tahun dari China

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kendatipun menjadi negara maju, teknologi pemurnian berbasis High Pressure Acid Leach (HPAL) milik Amerika Serikat (AS) masih kalah jauh dibandingkan Tiongkok.

"Bagaimanapun teknologi dalam smelter dan teknologi dalam HPAL ini, Tiongkok masih ketinggalan 9 tahun dari Amerika," ujar Luhut dalam MINDialogue, kamis 20 Juni.

Terkait ketinggalan teknologi ini, lanjut Luhut, bahkan sudah diakui oleh raksasa mobil listrik asal AS, Tesla. Hal ini diketahui Luhut usai melakukan kunjungan ke China dan menemui Menteri Luar Negeri China Wang Yi

"Jadi terlepas daripada uang, tapi dari segi teknologi kalian ketinggalan 9 tahun. Dan ini diakui oleh Tesla bahwa mereka memang ketgalan 9 tahun dari Tiongkok. Jadi kalaupun kalian punya uang, kalian tidak bisa beli waktu," urai Luhut.

Untuk itu Luhut juga menegaskan, meski memiliki uang dan menjadi negara dengan perdagangan terbesar di Dunia, AS tidak serta-merta bisa mengatur negara lain, termk Indonesia.

Luhut menyebut, Amerika juga memiliki target untuk meningkatkan jumlah kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) hingga 11 kali lipat di tahun 2030.

Menurut dia, target itu mustahil bisa diraih Amerika tanpa Indonesia.

Pasalnya, saat ini Indonesia memegang 70 persen pasokan nikel ore di dunia.

"Tanpa Indonesia tidak akan mungkin terjadi. Dan ini saya sampaikan juga pada teman-teman saya di Amerika, saya katakan impossible kalian bisa meningkatkan 11 kali dari apa yang ada sekarang tanpa Indonesia," kata Luhut.

Apalagi saat ini Amerika mulai menerapkan kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) yang akan berpengaruh pada perlakuan diskriminatif yang didapatkan prok nikel Indonesia di mata dunia.

Asal tahu saja, saat ini banyak produk nikel Indonesia tidak masuk dalam UU IRA karena dominan diproduksi dari smelter yang dibangun oleh perusahaan China serta Indonesia yang tidak memiliki Free Trade Agreement (FTA).

"Jadi saya pikir pembicaraan ini harus jelas. Jadi kita harus offensif juga pada mereka, katakan hey kita ini bukan negara yang kau bisa atur-atur saj saja. Karena Kita juga punya pendirian karena kita juga harus survive," pungkas Luhut.