Bagikan:

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan melaporkan kinerja kementeriannya kepada Komisi II DPR RI. Berdasarkan laporannya, serapan anggaran Kementerian ATR/BPN nyaris sempurna, yakni mencapai 97,56 persen pada 2023.

"Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023, alokasi anggaran kementerian ATR/BPN sebesar Rp8,07 triliun. Adapun capaian realisasinya Rp7,87 triliun atau sebesar 97,56 persen," ujar AHY saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, 11 Juni.

AHY mengungkapkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat melampaui target yang ditetapkan pada 2023.

Realisasinya mencapai angka Rp3,05 triliun atau 121,89 persen dari target Rp2,5 triliun.

Di samping itu, AHY menjelaskan, Kementerian ATR/BPN sampai akhir 2023 telah merealisasikan 10 program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

"Dari 10 program dan kegiatan itu, tiga program sesuai dengan target, antara lain access reform, realisasinya 100 persen, peta zona nilai tambah realisasinya 100 persen dan data tanah ulayat realisasinya juga 100 persen," katanya.

Kemudian, AHY melaporkan ada lima program lain yang melampaui target. Pertama, dokumen persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota dengan realisasi mencapai 116,98 persen. Kedua, peta tematik pertanahan dan ruang dengan realisasinya 143,29 persen.

Ketiga, peta bidang tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang realisasinya sekitar 101,87 persen.

Keempat, data dan informasi P4T (penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah) dengan realisasi mencapai 100,16 persen.

Sementara program kelima adalah penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan yang realisasinya mencapai 120,32 persen.

"Ada dua program yang hampir mencapai target, yaitu SK redistribusi realisasinya 98,15 persen dan sertifikat hak atas tanah PTSL realisasinya 96,24 persen," imbuhnya.