JAKARTA - Pagu anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2023 mencapai Rp260,4 miliar.
Jumlah anggaran tersebut naik 31 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran 2022 sebesar Rp198,4 miliar.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, peningkatan pagu anggaran kementeriannya di tahun depan tidak terlepas dari dukungan Komisi VI sebagai mitra kerja Kementerian BUMN.
Meski begitu, kata dia, juga karena keberhasilan pihaknya melakukan perbaikan kinerja perusahaan pelat merah.
"Alhamdulillah, karena dukungan dari Komisi VI pagu anggaran di tahun 2023 naik kurang lebih 31 persen menjadi Rp 260 miliar," ungkap Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin, 5 Desember.
Pagu anggaran 2023 ini akan digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp180,7 miliar.
Jumlah ini terdiri dari kegiatan unit kerja Rp45,5 miliar, operasional kantor Rp54,7 miliar, gaji dan tunjangan senilai Rp80,4 miliar.
"Program satu lagi ialah program pengembangan dan pengawasan BUMN senilai Rp79,7 miliar," tuturnya.
Pada kesempatan ini, Erick mengungkapkan ,realisasi pagu anggaran Kementerian BUMN 2022 yang sudah mencapai Rp168 miliar.
Capaian tersebut setara dengan kurang lebih 85 persen dari total pagu anggaran tahun ini yakni Rp198 miliar. Kata Erick, serapan anggaran tersebut tercatat hingga November 2022.
BACA JUGA:
Karena itu, Erick optimistis, di akhir tahun realisasi pagu anggaran bisa mencapai 99 persen lebih dari keseluruhan nilai pagu.
"Pagu anggaran 2022 itu Rp198 miliar, penyerapan sampai saat ini, kemarin di bulan November Rp168 miliar, jadi kurang lebih 85 persen dan Insya Allah ini bisa terserap sesuai dengan target yang selalu ada di BUMN yaitu 90 persen lebih," tuturnya.