Bagikan:

JAKARTA – Kepengurusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 menyampaikan laporan evaluasi kinerja 130 hari pertama kepada Komisi XI DPR usai dilantik pada 20 Juli yang lalu.

Anggota Dewan Komisioner OJK yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan, hingga 18 November 2022 pihaknya telah menerima sebanyak 12.885 pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.

“Dari jumlah tersebut sekitar 88,3 persen dari total pengaduan tersebut telah terselesaikan,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 28 November.

Menurut Friderica, otoritas bakal terus mengembangkan layanan konsumen yang responsif, efektif dan bersifat solutif guna mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan nasional.

“Kami juga mengembangkan fasilitas kotak 157, termasuk Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen atau APPK dan percepatan penanganan pengaduan konsumen,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner OJK menyampaikan pula perihal keterserapan anggaran di tubuh otoritas. Sampai dengan 31 Oktober 2022, lembaga independen pimpinan Mahendra Siregar itu berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp5,07 triliun.

Angka tersebut setara dengan 80,5 persen dari total pagu yang disediakan, yakni sebesar Rp6,3 triliun untuk sepanjang tahun ini.