Dipanggil DPR, AHY Laporkan Kementerian ATR/BPN Hasilkan PNBP hingga Rp3,05 Triliun pada 2023

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, Kementerian ATR/BPN mampu menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melampaui target di 2023.

Diketahui, Kementerian ATR/BPN ditargetkan mampu menghasilkan PNBP sebesar Rp2,50 triliun sepanjang 2023. Namun, kata AHY, Kementerian ATR/BPN mampu melampaui target tersebut, yakni mencapai Rp3,05 triliun.

"Sedangkan dari PNBP, alhamdulilah capaian tahun 2023 melampaui target, dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,5 triliun, realisasinya mencapai 121,89 persen atau sebesar Rp3,05 triliun," ujar AHY dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, 11 Juni.

Adapun berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp8,07 triliun, Kementerian ATR/BPN mampu merealisasikan serapan anggaran nyaris sempurna, yakni mencapai 97,56 persen.

"Capaian realisasinya Rp7,87 triliun atau sebesar 97,56 persen," katanya.

Selain itu, AHY menjelaskan bahwa sampai akhir 2023, Kementerian ATR/BPN telah merealisasikan 10 program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

"Dari 10 program dan kegiatan itu, tiga program sesuai dengan target, antara lain access reform, realisasinya 100 persen, peta zona nilai tambah realisasinya 100 persen dan data tanah ulayat realisasinya juga 100 persen," katanya.

Kemudian, AHY melaporkan ada lima program lain yang melampaui target. Pertama, dokumen persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota dengan realisasi mencapai 116,98 persen. Kedua, peta tematik pertanahan dan ruang dengan realisasinya 143,29 persen. Ketiga, peta bidang tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang realisasinya sekitar 101,87 persen.

Keempat, data dan informasi P4T (penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah) dengan realisasi mencapai 100,16 persen. Sementara, program kelima adalah penanganan sengketa, perkara, konflik dan kejahatan pertanahan yang realisasinya mencapai 120,32 persen.

"Ada dua program yang hampir mencapai target, yaitu SK redistribusi realisasinya 98,15 persen dan sertifikat hak atas tanah PTSL realisasinya 96,24 persen," imbuhnya.