JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Kementerian ATR/BPN mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp6,45 triliun. AHY menilai, anggaran tersebut tidak cukup.
AHY pun meminta tambahan alokasi anggaran sebesar Rp7,58 triliun. Sehingga, apabila disetujui oleh DPR, total alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN di 2025 mencapai sekitar Rp14 triliun.
"Yang kami usulkan untuk 2025 itu sebetulnya Rp14 triliun. Sekali lagi kami akhirnya menjadi sungkan ketika mengetahui pagu indikatifnya Rp6,45 triliun," kata AHY dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, 11 Juni.
Dia merincikan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sekitar Rp4,27 triliun, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sebesar Rp2,03 triliun serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp143 miliar.
Kalau usulan tersebut tidak disetujui, AHY berharap setidaknya anggaran di 2025 bisa sama seperti pada 2023, yakni sebesar Rp7,49 triliun.
Menurutnya, apabila usulan tambahan anggaran itu tidak disetujui, pihaknya akan mengajukan pinjaman lunak ke Bank Dunia.
BACA JUGA:
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kata AHY, Kementerian ATR/BPN mendapatkan pinjaman sekitar 200 juta dolar AS. Dana tersebut dimaksimalkan untuk menambal kekurangan anggaran.
Lebih lanjut, kata AHY, saat ini pihaknya sedang negosiasi dengan Bank Dunia agar mendapatkan tambahan pinjaman.
"Kami sedang membahas mendapatkan tambahan hingga 600 juta dolar AS. Artinya, penambahan tiga kali lipat dari pinjaman lunak lima tahun sebelumnya untuk lima tahun ke depan. Tapi, kami belum berani menyampaikan di forum karena masih proses negosiasi. Berarti menanggulangi defisit atau kekurangan kebutuhan anggaran yang kami ajukan di 2025," ungkapnya.
