Komisi II DPR Kasih Lampu Hijau Soal Anggaran, AHY: Kita Berharap Ada Tambahan

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut memang berharap adanya penambahan pagu anggaran untuk menunjang program kerja periode 2025.

Pernyataan itu menanggapi sinyal lampu hijau dari Wakil Ketua Komisi II, Junimart Girsang, perihal penambahan pagu anggaran yang dimohonkan menjadi Rp14 triliun.

"Ada dukungan, dorongan dan dukungan sebetulnya dari DPR, dari Komisi II agar Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan peningkatan anggaran," ujar AHY kepada wartawan di Bali, Sabtu, 15 Juni.

Permohonan itu dikarenakan adanya penurunan anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya. ATR/BPN disebut hanya mendapat Rp6,5 triliun yang jumlahnya lebih kecil atau selisih Rp800 miliar dari sebelumnya.

"Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, ya pasti kita berharap ada tambahan sehingga mencukupi apa yang kami sedang jalankan," ucapnya.

Tak dipungkiri, kata AHY, untuk mencapai target yang diberikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal Reforma Agraria yakni pendaftaran 126 juta bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), membutuhkan dana cukup besar.

"Karena berbicara Reforma Agraria ya, termasuk juga bagaimana kita bisa menuntaskan target-target PTSL misalnya, termasuk juga redistribusi tanah, konsolidasi tanah," ungkapnya.

Terlebih, ada beberapa perintah Jokowi yang masih jauh dari target. Sehingga, akan dilakukan manuver untuk memenuhinya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang memberi lampu hijau bagi Kementerian ATR/BPN perihal penambahan pagu anggaran menjadi Rp14 triliun.

Menurutnya, Komisi II akan mendorong penambahan anggatan tersebut ke Kementeruan Keuangan (Kemenkeu).

"Jadi kami akan mendorong karena di komisi juga ada anggota banggar (badan anggaran) untuk mendorong kepada Kementerian Keuangan," ujar Junimart.

Hal ini dilakukan agar ATR/BPN bisa bekerja maksimal. Sebab, permasalahan pertanahan bersinggungan langsung dengan masyarakat.

"Bukan hanya Rp14 T, saya secara resmi kemarin meminta kepada kementerian ATR/ BPN melalui Pak Sekjen supaya itu dievaluasi kembali, dinaikkan, dalam rangka untuk mendukung kerja-kerja ATR/BPN," sebutnya.