Bagikan:

JAKARTA -  Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang memberi lampu hijau bagi Kementerian ATR/BPN perihal penambahan pagu anggaran menjadi Rp14 triliun.

Menurutnya, Komisi II akan mendorong penambahan anggatan tersebut ke Kementeruan Keuangan (Kemenkeu).

"Jadi kami akan mendorong karena di komisi juga ada anggota banggar (badan anggaran) untuk mendorong kepada Kementerian Keuangan," ujar Junimart kepada wartawan, Jumat, 14 Juni.

Hal ini dilakukan agar ATR/BPN bisa bekerja maksimal. Sebab, permasalahan pertanahan bersinggungan langsung dengan masyarakat.

"Bukan hanya Rp14 T, saya secara resmi kemarin meminta kepada kementerian ATR/ BPN melalui Pak Sekjen supaya itu dievaluasi kembali, dinaikkan, dalam rangka untuk mendukung kerja-kerja ATR/BPN," sebutnya.

Selain itu, anggaran biaya besar yang diminta dianggap cukup wajar. Sebab, program ATR/BPN memerlukan biaya besar seperti pengadan teknologi.

Program itu semata untuk mempermudah pelayanan pengurusan sertifikasi bagi masyarakat.

"Kita akan komunikasi dengan Banggar DPR RI dan kami minta supaya banggar juga juga bisa komunikasi dengan kementerian keuangan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kerja kerja itu. Kenapa demikian? Karena tanah ini sangat berurusan dengan rakyat," kata Junirmat