AHY Bakal Ajak Kementerian Lain untuk Selesaikan Persoalan Agraria dan Tanah di RI

JAKARTA - Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan perlunya kerja sama dengan kementerian lain untuk menyelesaikan persoalan tanah dan agraria di Tanah Air.

Sebab, AHY menilai, persoalan tanah dan agraria memiliki keterkaitan dengan kementerian lainnya.

"Penuntasan segala isu dan permasalahan, termasuk sengketa-sengketa tanah baik individu, korporasi dan komunitas tidak semua bisa diselesaikan secara langsung hanya oleh Kementerian ATR/BPN, banyak bersinggungan dengan kementerian lain," ujar AHY di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis, 22 Februari.

AHY menyebut, kementerian pertama yang akan diajak untuk membahas soal penyelesaian permasalahan tanah dan agraria adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

"Pertama, Kemenko Perekonomian, yaitu Pak Airlangga Hartarto, karena Kementerian ATR/BPN ini di bawah koordinasi menko perekonomian. Saya sudah minta waktunya," kata dia.

Kemudian, AHY juga menyebut bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

"Sesama kolega di wilayah ekonomi Pak Bahlil juga (bakal diajak) komunikasi, PUPR juga," ucapnya.

Selain itu, AHY juga mengaku akan segera berkoordinasi dengan sejumlah lembaga lainnya, seperti Kejaksaan Agung hingga Polri.

"Jadi, saya juga akan menyampaikan langsung di Sulawesi Utara nanti. Termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya, Polri dan Jaksa Agung. Kemarin, saya sudah sampaikan semua, saya minta waktu dan, ya, tentunya sedang dicarikan waktunya," imbuhnya.