Pembangunan Gedung DPR di IKN Belum Direncanakan Tahun Ini, Basuki: Mungkin 2025

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Gedung DPR RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) belum masuk dalam rencana tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ujar Basuki kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu, 3 April.

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di IKN, itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," tambahnya.

Basuki mengatakan, tiga kementerian/lembaga tersebut adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sementara itu, Basuki belum punya target pasti kapan Gedung Parlemen itu akan dibangun di ibu kota baru. Meski begitu, dia tak menutup kemungkinan peletakan batu pertama atau groundbreaking akan dilakukan tahun depan.

"Jadi, kayak (gedung) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu belum ada. Mungkin, 2025 (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra Novita Wijayanti sempat mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan IKN, termasuk Gedung Parlemen. Ini ditanyakan Novita kepada Menteri Basuki dalam raker pada Senin, 1 April.

Novita mengaku bingung kapan pastinya Gedung DPR RI tersebut dibangun.

"Konsep IKN waktu itu saya sempat tanya, pembangunan gedung DPR-nya kapan? 2027 apa 2025? Karena kalau kantornya menteri saja (di IKN), nanti rapatnya di sini (Jakarta)? Saya pengin tahu," tanya politikus Gerindra itu.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Wahyu Sanjaya mempertanyakan urgensi pembangunan gedung DPR RI di IKN yang akan dimulai pada 2025. Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan menyeluruh IKN bakal rampung pada 2045.

Wahyu mengatakan, anggota dewan bukan tidak ingin pindah ke IKN. Namun, sebagai wakil rakyat tentu punya pandangan agar pemerintah lebih memprioritaskan yang lain.

"Bukannya kami enggak mau pindah ke situ, kami mau mau saja pindah, kami sebagai wakil rakyat ini siap ditempatkan di mana saja. Jangankan ditaruh di Kalimantan, di Papua pun (bersedia). Cuman jangan tiba tiba kami ngotot seolah-olah kami minta skala prioritas seperti itu," ujar Wahyu kepada wartawan, Selasa, 19 Maret.