Pengusaha Tambang Harapkan Kepastian Hukum dari Presiden Terpilih 2024
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas.(Foto: Maria Trisnawati/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas berharap Presiden RI selanjutnya memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pelaku usaha pertambangan.

Tony mengaku dirinya tidak hanya berbicara sebagai Preisden DIrektur PTFI, melainkan juga selaku Anggota Pengurus Kadin dan Sekretaris Jenderal Indonesia Mining Association (IMA).

Menurutnya, kepastian hukum yang diberikan negara nantinya bertujuan agar tidak sering terjadi perubahan peraturan sehingga menimbulkan efek berlawanan atau adverse effect.

"Ini menjadi dasar dan saya yakin saat Kadin melakukan dialog dengan capres-capres dan mereka mau memperjuangkan itu dan sekarang Prabowo sebagai presiden terpilih harapan kami bisa dilakukan sesuai dengan yang disampaikan," ujar Tony dalam Mining Zone yang dikutip Selasa, 26 Maret.

Tony merinci, aturan yang diberikan pemerinath berupa peraturan mengenai pertambangan, perdagangan dan investasi agar investasi yang masuk tidak hanya berasal dari luar negeri melainkan juga dari dalam negeri.

Apalagi, kata dia dalam 5 tahun terakhir Investasi yang masuk ke Indonesia selalu melampaui target yang ditetapkan pemerintah Ia mencontoh relaisasi investasi RI pada tahun 2023 menembus angka Rp1.400 Triliun, sementara tahun ini pemerintah menetapkan target investasi sebesar R1.650 triliun.

"Indonesia sudah 5 tahun terakhir, tahun lalu lebih dari Rp1400 triliun, sebelumnya Rp1200 triliun, sebelumnya lebih dari Rp900 triliun jadi selalu lebih dari yang ditetapkan presiden. Kelihatan sekali tracknya sudah bagus," sambung Tony.

Dengan peningkatan realisasi investasi yang signifikan, Tony meyakini target dapat tercapai dengan didukung peraturan yang mumpuni.

Lebih jauh Tony juga menyebut dalam dialog Kadin dengan Capres pada masa kampanye, Prabowo Subianto membuka kesempatan untuk membahas cara peningkatan investasi dan menyederhanakan peraturan di bidang yang berkaitan dengan bisnis dan investasi.

"Saya yakin pemerintah selanjutnya bisa akomodir keinginan dari kelompok pengusaha dan komunitas bisnis," pungkas Tony.