Kembangkan Ekosistem, Kemenkop UKM Usulkan agar Agregator Produk dapat KUR

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendorong agar perusahaan yang mengumpulkan dan membawa produk-produk UMKM ke luar negeri alias agregator turut mendapatkan pembiayaan bersubsidi alias Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman menilai, hal ini diperlukan untuk mengembangkan ekosistem UMKM Indonesia.

"Pembiayaan lain yang mau kami kembangkan sebenarnya KUR itu juga kami ingin dorong supaya yang didanai tidak hanya UKMnya, tetapi agregatornya. Iya, yang ngumpulin (barang-barang UKM) karena, kan, kalau itu enggak dibiayai agak sulit juga," ujar Hanung saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Senin, 25 Maret.

Menurut Hanung, skema KUR selama ini belum mengakomodir para agregator. Oleh sebab itu, dia menyebut, pihaknya kini sedang mengusulkan agar agregator juga bisa masuk dalam skema pembiayaan KUR.

Dia menambahkan, usulan tersebut kini sedang dibahas di internal pemerintah. Kemenkop UKM sendiri sudah mengajukan skema KUR buat agregator kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan diharapkan bisa rampung tahun ini.

"Ini lagi mau dibicarakan ke sana (Kemenko Perekonomian). Kalau bisa tahun ini lebih bagus sebelum pergantian pemerintahan. Jadi, modelnya sudah ada," imbuhnya.

Adapun sepanjang 2023, Pemerintah Indonesia melalui Kemenkop UKM telah menyalurkan pembiayaan KUR sebesar Rp260,26 triliun untuk 4,64 juta debitur.

Hal tersebut diungkapkan Menkop UKM Teten Masduki saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

"Perluasan akses pembiayaan melalui skema KUR pada 2023 sebesar Rp260,26 triliun yang disalurkan kepada 4,64 juta debitur," katanya.