Kemenkop UKM Sebut Credit Scoring Bakal Diterapkan di Pemerintahan Prabowo

JAKARTA - Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) akan mewariskan penerapan ekosistem credit scoring atau sistem pinjaman bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kepada Pemerintahan Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan, pemerintah menargetkan penerapan credit scoring akan dilakukan mulai 2025. Artinya, Kemenkop UKM akan mewariskan program ini kepada pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Prabowo Subianto.

Saat ditanya apakah hal ini telah dibicarakan dengan Tim Transisi Prabowo-Gibran, Yulius menyebut penerapan credit scoring ini telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Menko Bidang Perekonomian.

"Target berlaku tahun depan. Kami sudah bicara dengan Menkeu, OJK dan Menko Perekonomian. Responsnya positif," ujar Yulius dalam konferensi pers di kantornya, Selasa, 8 Oktober.

Penerapan credit scoring dipandang akan memudahkan pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pasalnya, saat ini bank masih menggunakan data credit history untuk penyaluran KUR.

Sementara ada 30,76 juta UMKM yang belum memiliki fasilitas pinjaman ke bank.

Yulius menjelaskan, saat ini credit scoring tengah diujicobakan di tiga bank. Menurut dia, tiga bank tersebut sudah cukup untuk memulai penerapan skema ini.

Adapun bank yang melakukan uji coba credit scoring adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Mandiri Indonesia Tbk.

"Di antaranya ada BRI, Mandiri yang sedang uji coba. Tapi, kami belum mencapai keseluruhan, beberapa saja nilainya 72.000 nasabah sebagai pilot project, termasuk BRI," katanya.

Dia menambahkan, nantinya akan ada konsorsium yang mengurusi urusan teknis credit scoring, mulai dari ketentuan penerima, model hingga sistem penerapan.

"Konsorsium ini ada di empat kementerian, yakni Kemenkop UKM, Kemenkeu, OJK dan Kemenko Perekonomian," ucap dia.

Implementasi credit scoring yang akan dimulai tahun depan menjadi kepastian pemerintah akan melanggengkan program KUR.

Selain itu, program yang juga akan dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo adalah program Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mempermudah UMKM mendapatkan pinjaman.

"Tentunya banyak hal juga yang akan tetap kami lakukan misalnya bagaimana antara pengusaha besar juga sertifikasi produk penting untuk melengkapi kemampuan produk UMKM di pasar global. Tentunya sertifikasi produk tetap akan kami dorong untuk meningkatkan produktivitas produk daya saing UMKM," jelas Yulius.

Menurut Yulius, selain akses pembiayaan, tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha skala mikro adalah akses pasar.

"Sehingga, peran pemerintah penting dalam memberikan kemudahan, pendampingan dan pelatihan pelaku usaha untuk mendapatkan akses pasar dan pembiayaan. Dengan begitu, usaha skala mikro ini bisa naik kelas," imbuhnya.