Penggunaan Credit Scoring untuk UMKM Masih Minim, Teten Ngadu ke Bos OJK dan Menkeu

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengaku sudah berbicara kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal skema credit scoring atau penilaian kredit.

Adapun credit scoring merupakan salah satu upaya Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk mendorong agar ada integrasi model credit scoring ke pelaku UMKM. Sehingga, bisa mendapatkan akses pembiayaan lebih mudah.

"Alhamdulillah perkembangan credit scoring sudah bagus. Kemarin, kami sudah bicara dengan Menkeu, bicara dengan OJK. Dan di OJK juga sedang disiapkan infrastruktur atau kebijakan yang memungkinkan bisa terlaksana dengan credit scoring," ujar Teten saat membuka acara Indonesia Clothing Summit 2024 di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis, 1 Agustus.

Teten tak menampik bahwa dalam praktiknya sendiri, sudah ada beberapa bank yang mulai menerapkan skema tersebut.

"Dalam praktiknya, bank juga sudah mulai menggunakan kredit scoring. (Walaupun) masih dalam skala kecil," katanya.

Dia sangat optimistis dengan penerapan credit scoring, nantinya UMKM akan mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah ke depannya.

"Saya optimistis kalau dengan credit scoring. Artinya, ada data alternatif di luar data historik kredit, itu bisa makin banyak UMKM yang sebenarnya memenuhi syarat untuk menerima kredit perbankan," ucap Teten.

Dia berharap, credit scoring menjadi salah satu inovasi pembiayaan bagi pelaku UMKM RI. Mengingat, skema pembiayaan ini sudah diterapkan di 145 negara.

"Kami optimistis, ini sudah digunakan di 145 negara. Tapi, para UMKMnya harus sudah mulai pencatatan juga secara digital. Saya nanti bisa mudah melakukan track record digital mengenai kesehatan usaha," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyadari bahwa implementasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) masih belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah akan menerapkan tiga strategi agar penyaluran KUR bisa memberikan daya dorong terhadap kinerja perekonomian nasional.

Pada 2023, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp297 triliun. Akan tetapi, yang tersalurkan hanya Rp260,26 triliun kepada 4,64 juta debitur.

"Tahun lalu, KUR tidak juga mencapai target. Kami sudah melihat ada gejala, stagnasi dalam penyaluran KUR ini. Oleh sebab itu, perlunya terobosan-terobosan," ujar Staf Ahli Hubungan Antar Lembaga Kemenkop UKM Riza Damanik dalam Orientasi Jurnalis Tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 16 Mei.

Riza menyebut, sedikitnya ada tiga hal yang bisa dilakukan guna mendorong realisasi penyaluran KUR. Pertama, mendorong terlaksananya sistem credit scoring.

Kedua, melakukan pendekatan KUR klaster. Saat ini, sebanyak 39 klaster yang telah dikembangkan dan diintegrasikan dalam implementasi KUR klaster. Ke depannya, debitur KUR yang dinilai memiliki kesamaan akan diagregasi dalam satu klaster.

"Misalnya klaster oleh-oleh. Maka klaster oleh-oleh ini menjadi satu bagian dari pembiayaan murah. Sehingga, nanti engagement-nya jauh lebih besar daripada orang-orang," tuturnya.

Ketiga, terobosan dengan metode hibrida. Khususnya dalam pengembangan terkait dengan korporatisasi petani dan nelayan. Semisal Koperasi Pondok Pesantren Al It-tifaq di Ciwidey Bandung yang mewadahi dan mengonsolidasikan sekitar 1.200 petani sayur mayur.