Jelang Pelantikan, Prabowo Diwariskan Utang Luar Negeri oleh Jokowi Mencapai Rp6.468 Triliun

JAKARTA - Beban utang pemerintah semakin mengkhawatirkan, jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2024 tercatat sebesar 414,33 miliar dolar AS atau setara Rp6.468 triliun (kurs rupiah Rp15.655).

Adapun cadangan devisa terkadang digunakan untuk membayar ULN pemerintah, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2024 sebesar 149,9 miliar dolar AS atau lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus 2024 sebesar 150,2 miliar dolar AS.

Berdasarkan buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi September 2024, posisi ULN Indonesia pada Juli 2024 tercatat sebesar 414,33 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh sebesar 4,1 persen.

Sementara posisi ULN pemerintah pada Juli 2024 sebesar 194,3 miliar dolar AS atau tumbuh 0,6 persen.

Sementara ULN swasta tercatat sebesar 195,2 persen atau turun 0,1 persen.

Utang jangka pendek pemerintah atau utang yang jatuh tempo dengan kurun waktu kurang dari setahun sebesar 34 juta dolar AS per Juli 2024.

Sementara sisanya 194,23 juta dolar AS merupakan utang jangka panjang dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Sedangkan statistik posisi ULN pemerintah terdiri dari surat utang berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Di mana total surat utang mencapai 132,86 miliar dolar AS terdiri dari SBN internasional sebesar 82,96 miliar dolar AS dan SBN domestik senilai 49,9 miliar dolar AS.

Selanjutnya, utang berupa pinjaman sebesar 61,40 miliar dolar AS, terdiri dari utang pinjaman bilateral senilai 16,52 miliar dolar AS, komersial sebesar 7,9 miliar dolar AS, dan multilateral sebanyak 36,97 miliar dolar AS.

Di sisi lain berdasarkan buku APBN Kita edisi September 2024, posisi utang pemerintah hingga Agustus 2024 sebesar Rp8.461,93 triliun atau turun Rp40,76 triliun jika dibandingkan dengan akhir Juli 2024 yang sebesar Rp8.502,69 triliun.

Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,07 persen. Hingga akhir Agustus 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp7.452,56 triliun terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).

SBN Domestik tercatat sebesar Rp6.063,41 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.845,68 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.217,73 triliun.

Sedangkan sisanya SBN valuta asing (valas) sebesar Rp1.389,14 triliun terbagi menjadi Surat Utang Negara senilai Rp1.025,14 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp364 triliun.

Sedangkan pinjaman hingga akhir Agustus 2024 tercatat sebesar Rp1.009,37 triliun terbagi menjadi pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Pinjaman dalam negeri tercatat sebesar Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri senilai Rp969,74 triliun yang terbagi menjadi utang pinjaman bilateral senilai Rp264,05 triliun, multilateral sebesar Rp578,76 triliun, dan commercial bank sebanyak Rp126,94 triliun.

Per akhir Agustus 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,5 persen.

Sementara asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,5 persen termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

Lembaga keuangan domestik memegang kepemilikan SBN 41,3 persen, terdiri atas perbankan 19,2 persen, perusahaan asuransi dan dana pensiun 18,9 persen, serta reksadana 3,2 persen.

Bagi lembaga keuangan, SBN berperan penting dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko.

Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia sekitar 25,4 persen yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter.