Kemenperin Minta HGBT Diperluas, ESDM Bilang Begini

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqien mengatakan pihaknya masih menunggu evaluasi lebih lanjut terkait kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang selama ini sudah berjalan.

Untuk itu, kata dia, pihaknya belum memiliki keputusan terkait keberlanjutan kebijakan HGBT bagi 7 industri yang menanfaatkan gas murah tersebut.

"Kami dari ESDM masih menunggu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan HGBT yang sudah berjalan selama ini dan tentunya ketika HGBT itu diputuskan untuk diteruskan juga memperhatikan ketersediaan bagian negara yang digunakan untuk penyesuaian harga gas," ujar Rizal dalam webinar Menelisik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik, Rabu, 28 Februari.

Asal tahu saja, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.134 Tahun 2020, kebijakan HGBT sendiri rencananya akan berakhir pada tahun 2024 namun kementerian ESDM belum memutuskan terkait kelanjutan kebijakan ini.

Padahal, Kementerian Perindustrian telah memuinta Kementerian ESDM melanjutkan kebijakan HGBT.

Dikatakan Rizal,pihaknya mengharapkan ada evaluasi dari masing-masing pengguna gas bumi.

Ia juga memastikan jika nantinya kinerja dari masing-masing pengguna HGBT tidak sesuai dengan komitmen awal, pihaknya dan Kemenperin akan mengurangi pasokan atau bahkan menghentikan pasokan gas murah tersebut.

"Nanti ketika ada kinerja dari masing-masing pengguna HGBT yang tidak sesuai dengan yang dikomitmenkan di awal terkait multiplier effect tentunya ada evaluasi dari Kemenperin untuk bisa melanjutkan atau mengurangi pasokan atau menghentikan untuk kebijakan HGBT," beber Rizal.

Asal tahu saja, saat ini HGBT masih terbatas di 7 sektor dengan harga 7 dolar AS per MMBTU, seperti industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufiek Bawazier menyebut, perluasan dari HGBT tersebut perlu dilakukan. Sebab, akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia.

"Minta diperluas karena itu benefitnya besar, ada nilai tambah juga untuk bahan baku. Ini yang menjadi bagian pemerintah supaya mengangkat gitu," ucapnya.

Menurut Taufiek, apabila kebijakan tersebut tetap dilanjutkan nanti dapat memperkuat industri nasional.

"Kami minta dilanjutkan supaya nilai tambah industri nasional lebih kuat, itu catatan pertama dan juga ketersediaan atau kecukupan. Jangan sampai harga 6 dolar AS tapi tidak cukup," tuturnya.