Program Gas Murah Terkendala, Jubir Kemenperin: Ada Masalah dari Sisi Suplai

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut, suplai gas murah untuk industri mengalami permasalahan.

Saat ini terdapat tujuh (7) sektor industri yang berhak atas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), yang mana mereka bisa mendapatkan pasokan gas di bawah harga pasar, yaitu USD 6 per MMBTU.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif membantah bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh industri yang tak mampu menyerap HGBT. Namun, Febri mengklaim ada masalah dari sisi suplai.

Sebab, kata dia, tidak masuk akal jika industri tak mampu menyerap gas bumi dengan harga US$ 6 per MMBTU.

"Untuk HGBT kami mendapati informasi bahwa ada permasalahan pemeliharaan (maintenance) sehingga suplai HGBT kepada perusahaan industri yang menjadi peserta program HGBT ini tersendat. Jadi, masalahnya bukan pada industri yang tidak mampu menyerap HGBT tapi di sisi suplainya," ujar Febri di kantor Kemenperin, Jakarta, dikutip Jumat, 1 Maret.

"Jadi, kami agak gimana gitu rasanya ketika ada yang mengatakan bahwa industri tidak mampu menyerap HGBT. Kan, tidak masuk akal kalau seandainya industri tak mampu menyerap harga gas di bawah 6 dolar AS per MMBTU," sambungnya.

Febri menilai, jika suplai gas bumi tidak bermasalah, serapan program ini akan maksimal. Dia mengatakan, terjadi kendala di sektor industri hulu gas terkait dengan maintenance.

"Kalau misalnya ada suplai yang banyak, saya yakin serapannya juga pasti banyak. Tapi ini, kan, dikatakan industri tidak mampu menyerap, nah ini enggak mungkin. Yang mungkin terjadi adalah kami dapat informasi industri hulu gas itu sedang melakukan maintenance. Sehingga, suplai gasnya itu kurang, jadi bukan industrinya yang tidak mampu menyerap," ucapnya.

Febri berharap, program HGBT ini tetap berjalan dan diperluas penerimanya. Menurut dia, program ini mampu mendongkrak nilai indeks kepercayaan industri (IKI) jika berjalan dengan baik.

"Kami tahu bahwa program HGBT sudah mampu meningkatkan nilai tambah dan menaikkan daya saing produk industri yang menjadi peserta program tersebut," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufiek Bawazier menyebut, perluasan dari HGBT perlu dilakukan. Sebab, akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia.

"Minta diperluas karena itu benefitnya besar, ada nilai tambah juga untuk bahan baku. Ini yang menjadi bagian pemerintah supaya mengangkat gitu," ucapnya di kantor Kemenperin, Jumat, 23 Februari.

Menurut Taufiek, apabila kebijakan tersebut tetap dilanjutkan nantinya dapat memperkuat industri nasional.

"Kami minta dilanjutkan supaya nilai tambah industri nasional lebih kuat, itu catatan pertama dan juga ketersediaan atau kecukupan. Jangan sampai harga 6 dolar AS tapi tidak cukup," tuturnya.

Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan perlu evaluasi lebih lanjut soal usulan perluasan program harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk diberikan ke semua sektor industri.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti cadangan gas bumi dan juga penerimaan negara.

"Ya, kami minta kepada Kemenperin untuk melakukan evaluasi. Ini sedang meminta Kemenperin untuk menjawab. Kami berupaya HGBT tetap bisa mendukung tetapi secara tepat pada industri yang membutuhkan," ungkap dia.