Jokowi: Tidak Ada Hubungan Bagi-bagi Bantuan Pangan dengan Mahalnya Harga Beras

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kelangkaan dan mahalnya harga beras yang terjadi saat ini, tidak ada hubungannya dengan program bantuan pangan beras yang dijalankan pemerintah.

Alih-alih membuat kelangkaan dan mahalnya harga beras, Jokowi mengatakan bahwa program bantuan tersebut justru sebagai upaya untuk menahan harga agar tidak naik.

“Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan tersebut ke masyarakat. Justru itu menahan harga agar tidak naik, kalau tidak, justru melompat. Ini hukum supply demand," kata Jokowi dalam keterangan resmi, Kamis, 15 Februari.

Jokowi meminta Perum Bulog menyuplai beras untuk memenuhi pasar.

Dia optimistis suplai akan meningkat seiring dengan tibanya panen raya.

“Pokoknya pasar minta berapa pun, beri, daerah minta berapa pun, beri, baik yang beras SPHP maupun beras komersial,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa program beras operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan terus diakselerasi.

“Mengenai SPHP, Bapak Presiden sudah memerintahkan Badan Pangan Nasional bersama Bulog tentunya, untuk menggelontorkan beras total 250.000 ton. Biasanya dalam sebulan itu kita anggarkan sekitar 80 sampai 100.000 ton, tapi Bapak Presiden perintahkan untuk di dobel ke 250.000 ton,” ungkap Arief.

Arief mengatakan bahwa beras SPHP ini sangat diperlukan untuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pangan beras. Seperti diketahui, program bantuan tersebut menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Kita ingin masyarakat dapat kembali mudah menjumpai beras Bulog di modern market dan pasar tradisional. Dalam waktu seminggu ini, kita akan terus penuhi market. Target penyaluran SPHP di tahun ini 1,2 juta ton,” terangnya.

Untuk diketahui, Perum Bulog telah menggelontorkan pasokan beras SPHP ke ritel modern.