BPK Lakukan Audit, Erick Thohir Minta BUMN Kooperatif dan Transparan

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku akan terus mendorong upaya bersih-bersih BUMN secara menyeluruh. Dalam menjalankan program tersebut, Erick juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit keuangan.

“Dalam mendorong upaya ‘Bersih-bersih BUMN’ secara menyeluruh, kami terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjaga akuntabilitas terhadap pengelolaan aset BUMN,” tulis Erick dikutip dari media sosial Instagram resminya @erick.thohir, Rabu, 17 Januari.

Karena itu, Erick meminta seluruh BUMN untuk kooperatif dan transparan selama proses audit yang dijalankan BPK berlangsung.

“Saya juga meminta kepada seluruh jajaran direksi BUMN untuk transparan dan kooperatif selama proses audit dilakukan. Ini semua demi membangun ekonomi bangsa yang berkelanjutan,” sambungnya.

Menurut dia, berdasarkan catatan yang disampaikan Pimpinan Tinggi Madya BPK ada yang perlu segera diperbaiki. Namun, Erick tidak menjelaskan lebih lanjut apa saja yang perlu diperbaiki.

“Ini memang salah satu tujuan yaitu keterbukaan untuk kita memperbaiki kinerja kita bersama-sama untuk menjadi sebuah solusi yang bisa diterapkan di kemudian hari,” katanya.

Erick mengatakan perbaikan tata kelola atau governance menjadi check and balance untuk kita menjaga kepercayaan publik, masyarakat maupun antara lembaga di pemerintah.

Lebih jauh, Erick mengaku bangga dengan kinerja yang sudah diberikan Kementerian BUMN, meskipun dengan anggaran yang terbatas. Termasuk juga dengan para direksi BUMN yang terus berusaha untuk menjaga kepercayaan dan performance yang sudah dilakukan bersama.

“Kalau governance-nya dijaga, tidak hanya kita dipercaya di Indonesia, tetapi kita bisa juga menjaga performance kita sebagai pengembang pasar di luar negeri. Buktinya bisa!,” ucapnya.

Contohnya, sambung Erick, Asia Development Bank (ADB) yang melihat performa atas perbaikan BUMN. Kata Erick, ADB melihat ini sebuah potensi kerja sama yang baik ke depannya.

“Indonesia diberi kepercayaan untuk mendapatkan dua paket senilai Rp8,5 triliun dari PTPP dan PT Adhi Karya,” jelasnya.

Terkaif dengan berbaikan BUMN ini, Erick mengaku tidak hanya melibatkan diskusi di internal BUMN sendiri tetapi juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kami juga terus mendorong tidak hanya di internal BUMN tetapi kita juga mendorong diskusi bersama DPR mengenai payung hukum dari rencana UU BUMN yang sudah diketuk DPR,” ucapnya.