JAKARTA - Kementerian Perhubungan berencana untuk membangun jaringan angkutan bus sepanjang 2.000 kilometer (km) di lima kota metropolitan.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai akan ada tantangan dalam implementasi rencana ini ke depan yakni pelonakan dari operator angkot eksisting.
Adapun rencana tersebut merujuk pada Indonesia Mass Transit Program (Mastran) yang akan membangun 2.000 km rute angkutan bus di lima kawasan perkotaan metropolitan. Di mana targetnya bisa melayani 34 juta penduduk di Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.
Ketua Umum MTI Tory Damantoro mengatakan, penolakan dari operator angkot eksisting akan menjadi tantangan dari rencana tersebut.
Bahkan, dia memprediksi bisa menimbulkan konflik saat pelaksanaan angkutan bus tersebut.
Karena itu, Tory mengatakan, Kemenhub harus melibatkan Organidasi Angkutan Darat (Organda) untuk melakukan reformasi angkot eksisting.
“Kendala utama program ini adalah penolakan dari operator angkot eksisting. Untuk itu MTI mendesak Kementerian Perhubungan menggandeng Organda untuk segera melaksanakan reformasi angkot eksisting dengan mengambil pembelajaran dan best practises dari beberapa daerah,” katanya dalam Catatan Akhir Tahun MTI 2023, di Jakarta, Rabu, 27 Desmeber.
Tory meminta pemerintah melengkapi pengembangan rute angkutan bus itu dengan monitoring dan evaluasi serta didukung data yang baik.
“MTI mengingatkan program ini harus dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi dan didukung sistem data yang baik sehingga Kemenhub jadi bisa memantau terus menerus dan ada perbaikan kinerjanya,” tuturnya.
Secara umum, Tory mengapresiasi rencana pemerintah tersebut.
BACA JUGA:
Ia menilai, hal ini bisa memberikan pelayanan transportasi massal yang merata di kota-kota di Indonesia.
“Ini penting, karena apa? Program Mastrans ini nantinya akan mengeluruh, jadi infrastruktur masuk, operasional masuk, pembiayaan masuk, kelembagaan dan peraturan juga. Ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh MTI, bukan cuma di Jakarta tapi di Indonesia,” ucapnya.