Pakar Transportasi Sayangkan Tak Ada Program Keselamatan Lalu Lintas di Semua Capres-Cawapres

JAKARTA - Pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menyayangkan tak ada visi-misi dan program semua pasangan capres-cawapres 2024 yang menghadirkan keselamatan berlalu lintas.

Hal ini diungkapkan Djoko setelah mencermati dokumen visi-misi dan program pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing di Pemilu 2024 telah menawarkan program transportasi umum walaupun dalam penyebutan berbeda. Namun belum ada program keselamatan lalu lintas," kata Djoko dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 Desember.

Berdasarkan data dari MTI, jumlah pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, yang telah membenahi transportasi modern dengan skema pembelian layanan kurang dari 5 persen.

Padahal, menurut Djoko, skema ini masuk dalam kebijakan pemerintah dengan membeli layanan angkutan umum massal ke operator yang memenuhi aspek kenyamanan hingga keselamatan.

Lalu, aksesibilitas untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar serta perbatasan masih kurang diperhatikan.

"Layanan angkutan bus perintis dengan 300 rute (33.969 km) dan 597 kendaraan di 32 provinsi masih setengah hati. Dari 33.969 km yang rusak 4.471 km (14 persen). Dari 65 pulau-pulau kecil yang memiliki jaringan jalan nasional baru 25 pulau ada layanan angkutan bus perintis," urai dia.

Keterhubungan jaringan jalan dengan simpul transportasi seperti bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dan terminal penumpang, menurut Djoko, juga belum tuntas.

Masing-masing pasangan capres-cawapres memang memiliki program pembangunan infrastruktur dan transportasi dalam dokumen visi-misi dan programnya. Namun, belum ada target jumlah kota untuk membenahi angkutan umum dari ketiga pasangan ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Semoga saja program angkutan umum itu tidak sekedar memberikan harapan tentunya juga realita. Era Presiden Joko Widodo selama 10 tahun hanya mampu membenahi 11 kota dari target 32 kota di periode pertama dan 27 kota di periode kedua," imbuh Djoko.