Bagikan:

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengusulkan sesi saling sanggah dalam debat capres dan cawapres dikurangi atau bahkan dihilangkan.

Anggota Dewan Pakar TKN Drajat Wibowo menilai, penghapusan sesi tersebut untuk memaksimalkan waktu agar capres-cawapres bisa menjelaskan gagasan dan program kerja.

“Memang ada usulan dari kita agar debatnya tidak menjadi saling sanggah. Jadi sesi saling sanggahnya kalau bisa dikurangi, atau dihilangkan. Tetapi pasangan calon itu diberikan kesempatan lebih panjang untuk pendalaman kebijakan," ujar Drajat kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 6 Desember.

Menurut Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) itu, masing-masing kandidat mesti lebih banyak memaparkan program dibanding sanggahan. Nantinya, kata dia, capres dan cawapres dapat menggali gagasan antar kandidat.

“Jadi saling sanggahnya yang kita minta untuk dihilangkan atau dikurangkan,” kata Drajat.

Diketahui, KPU menggelar rapat koordinasi bersama tim kampanye dari ketiga paslon terkait format debat capres cawapres. Rapat yang dimulai pada pukul 15.00 WIB itu masih berlangsung dan bersifat tertutup.

Sebelumnya, pada Rabu 29 November, KPU telah memutuskan bahwa seluruh kegiatan debat akan disiarkan secara langsung di sejumlah televisi (TV) nasional dan kanal-kanal media elektronik lainnya.

Debat pertama akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember dengan tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Debat kedua digelar pada 22 Desember dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Debat ketiga diselenggarakan pada 7 Januari dengan tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, infrastruktur, keuangan, dan pengelolaan APBN.

Debat keempat pada 21 Januari 2024 dengan tema energi, sumber daya alam, pajak karbon, pangan, lingkungan hidup, dan agraria serta masyarakat adat.

Terakhir, debat kelima pada 4 Februari mengusung tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.