Ekonom Sebut Transisi Ekonomi Hijau Bisa Buka 19,4 juta Lapangan Kerja, Begini Penjelasannya

JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, perlu adanya konsistensi dari Indonesia untuk melakukan transisi ke ekonomi hijau.

Bhima menilai, hal ini dapat memberikan dampak positif pada serapan tenaga kerja di Tanah Air.

"Kalau mau membuka lebih dari 17 juta lapangan pekerjaan, jawabannya adalah (Indonesia) harus konsisten melakukan transisi ke ekonomi hijau, karena ada 19,4 juta lapangan kerja di berbagai sektor dan punya dampak berganda yang sangat besar," kata Bhima dalam agenda Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik yang digelar Greenpeace Indonesia di Jakarta, Selasa, 19 Desember.

Bhima mengatakan, hasil modelling yang dilakukan pihaknya menunjukkan dampak positif transisi ekonomi hijau terlihat pada berbagai sektor, terutama di sektor yang berkaitan dengan transisi energi baru terbarukan (EBT).

Sebagai contoh, serapan kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada struktur ekonomi ekstraktif sebanyak 1,21 juta.

Sementara bila melakukan transisi ke ekonomi hijau, jumlahnya bisa meningkat hingga 3,89 juta lapangan kerja.

Hal serupa juga terjadi di sektor industri pengolahan, yang mana pada struktur ekonomi ekstraktif, jumlah serapan kerja sebanyak 1,36 juta.

Sedangkan skema ekonomi hijau dinilai mampu menyerap hingga 3,05 juta lapangan kerja.

"Akan ada dampak berganda yang sangat besar. Gaji akan lebih bagus, lapangan kerja juga makin banyak tersedia. Dibandingkan kami tidak mengubah struktur ekonomi ekonomi kami, lapangan usaha terlalu tergantung pada sektor yang basisnya adalah ekstraktif," ujarnya.

Oleh karena itu, Bhima berharap agar para kandidat calon presiden dan wakil presiden dapat memberikan perhatian yang lebih memadai pada upaya transisi ekonomi hijau.

Sejauh ini, Bhima menilai bahwa ketiga pasangan calon (paslon) telah mengangkat isu pembukaan lapangan kerja.

Namun, dia menekankan pentingnya kesadaran tiap paslon untuk membuat kebijakan yang lebih konkret dan serius terkait isu tersebut.

Misalnya, dengan menunjuk Menteri Ketenagakerjaan yang memahami isu transisi pekerja yang juga diiringi dengan pembuatan peta jalan (roadmap) transisi pekerja.

Peta jalan itu perlu membahas secara detail target dari setiap kebijakan tentang ketenagakerjaan.

"Lapangan kerja terbuka untuk siapa? Untuk masyarakat lokal atau tenaga kerja asing? Untuk pendidikan S1, S2, atau SMP ke bawah? Perlu ada roadmap transisi yang jelas, juga persiapan vokasi, sehingga ketika permintaan kerja tercipta, tenaga kerja juga siap," ungkapnya.