Solusi Penyehatan Dapen BUMN ala Erick Thohir: Injeksi Dana Bantuan

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan langkah yang akan dilakukan untuk menyehatkan pengelolaan dana pensiun (dapen) perusahaan pelat merah.

Khusus dapen yang bermasalah, perusahaan BUMN harus menginjeksi dana bantuan.

Lebih lanjut, Erick mengatakan, injeksi dana tersebut tidak bisa dilakukan pemerintah karena dapen itu milik perusahaan BUMN, bukan milik pemerintah.

“Pemiliknya kan bukan government, pemiliknya ya BUMN-nya, dia wajib top up. Kalau setahun, itu bersih, kalau dicicil 2-3 tahun bisa selesai,” tutur Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 19 Desember.

Namun, sambung Erick, injeksi dana bantuan itu harus diiringi dengan manajemen kebijakan dan investasi yang memerhatikan aspek Good Corporate Governance (GCG). Pasalnya, pensiunan BUMN hanya berhatap dana mereka aman dan bisa dinikmati saat hari tua.

“Mereka (pensiunan) berharap keamanan, bukan hanya return yang besar hanya untuk goreng-goreng saham. Mereka bisa beli Surat Utang Negara (SUN) 10-15 tahun dengan return 5 hingga 8 persen cukup daripada return 20 persen tiga bulan, setelah itu 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dananya hilang,” ucapnya.

Dibutuhkan Dana Rp12 Triliun

Kata Erick, total kebutuhan injeksi dana untuk seluruh dapen BUMN yang bermasalah cukup besar. Bahkan, totalnya bisa mencapai Rp12 triliun.

Namun, injeksi dana ini bisa dilakukan bertahap dan paling cepat diselesaikan dalam kurun 2 hingga 3 tahun.

“Tapi kalau ada problem di-cashflow, itu another problem yang harus diselesaikan lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Erick mengatakan, ke depan para manajemen yang mengelola dana pensiun BUMN harus benar-benar sosok yang mengerti soal keuangan dan bukan pensiunan BUMN.

“Nah, ini yang kita mau bersama policy-nya sama supaya mereka jangan lagi. Dan saya nge-push manajemen keuangan dapen itu harus orang yang ngerti mengenai keuangan, bukan pensiunan,” ujarnya.

Selain itu, Erick mewanti-wanti jangan sampai dana pensiun justru dijadikan lahan korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan melakukan investasi bodong dengan alasan mencari return yang tinggi.

“Mereka pensiunan kan yang penting aman. Karena itu, manajemennya juga ya bukannya saya anti pensiunan, tapi pensiunan itu boleh mengawasi, itu uang mereka. Tapi, dikelola sesuai dengan expert-nya,” tuturnya.