Lindungi Industri Kelapa Sawit, RI Tegaskan agar UE Tak Buat Aturan Bernafas Imperialisme

JAKARTA - Industri kelapa sawit Indonesia menjadi salah satu komoditas andalan ekspor nasional dan terus diakselerasi Pemerintah untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2022, Indonesia tercatat mampu memproduksi minyak kelapa sawit sebesar 46,82 juta ton. Sementara itu, luas perkebunan sawit rakyat mencapai 6,21 juta ha atau 40,51 persen dari total luas areal perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 2022.

“Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dan lebih dari 16 juta ton diproduksi oleh petani rakyat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Jumat 8 Desember.

Untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat, Pemerintah telah melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam kurun waktu 2017-2023, luas kebun rakyat yang telah diremajakan mencapai 306 ribu ha untuk 134 ribu petani dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp8,5 triliun.

“Namun ini belum cukup. Arahan Bapak Presiden mau 300 ribu petani lagi,” ujar Airlangga.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah antara lain melalui Program Sarana Prasarana yang berupa pemberian bantuan benih, pupuk, pestisida, dan mesin pertanian.

Dari sisi peningkatan sumber daya manusia pekebun sawit, Pemerintah juga telah memberikan bantuan program pendidikan dan pelatihan dengan jumlah penerima selama tahun 2023 mencapai lebih dari 7.000 orang dengan total dana Rp127 miliar.

“Pemerintah terus mendorong industri sawit ini. Dan saat ini nilai ekspor sawit merupakan andalan Indonesia, nilainya 29,66 miliar dolar AS di tahun 2022. Ini adalah ekspor terbesar bersama dengan nikel,” ucap Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan tantangan industri sawit terkait kebijakan European Union Deforestation Free (EUDR) dan menekankan hal-hal penting yang harus segera diselesaikan APKASINDO terutama terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO.

Airlangga menyampaikan setidaknya ada tiga hal mendasar yang menjadi tantangan ke depan yakni EUDR berpotensi mengeluarkan pekebun sawit dari rantai pasok global, General Data Protection Regulation yang mensyaratkan agar semua petani dengan produk-produk yang disasar EUDR menyerahkan data geolokasi kebun tanpa ada jaminan hukum bahwa data akan dilidungi, dan EUDR akan mengelompokkan negara dalam tiga kategori yakni risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.

“Tentu kita ingin Indonesia risiko rendah. Oleh karena itu isu-isu keterlanjuran jadi prioritas utama Pemerintah,” ujar Airlangga.

Kemudian Airlangga juga menuturkan bahwa Pemerintah RI bersama dengan Malaysia telah melakukan joint mission pada bulan Mei 2023 untuk menyatakan keberatan terhadap EUDR.

Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk Joint Task Force Indonesia-Malaysia dan EU yang bertujuan agar implementasi EUDR tidak merugikan negara-negara produsen.

“Pemerintah sudah buat joint mission. Saya berangkat dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia untuk menggedor pintu Uni Eropa supaya mereka tidak membuat peraturan yang nafasnya imperialisme perkebunan. Jadi, kita ingin kemampuan nasional diutamakan,” tegas Airlangga.

Selanjutnya terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO, Airlangga meminta agar kedua hal ini harus segera diselesaikan. Peningkatan Sertifikasi ISPO penting mengingat realisasi sertifikasi ISPO per 6 Desember 2023 sebanyak 819 sertifikat dimana 107 sertifikat merupakan kebun sawit rakyat dengan luas 426.000 ha.

Rendahnya realisasi sertifikasi ISPO untuk petani sawit rakyat mendorong Pemerintah melakukan perubahan regulasi dimana Pemerintah akan memberikan bantuan biaya sertifikasi ISPO untuk pekebun sawit rakyat.

Airlangga menyampaikan bantuan tersebut diantaranya untuk kegiatan Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan, Pelatihan sistem kendali internal, Pendampingan, serta Sertifikasi dan atau Penilikan.

Selain itu, Airlangga juga menegaskan agar tim APKASINDO dalam jangka waktu satu bulan mampu penyelesaian berbagai permasalahan terkait verifikasi data keterlanjuran lahan maupun sertifikasi ISPO.

“Seluruh materi rapat sudah diselesaikan dan hasilnya konkret kesejahteraan untuk petani. 800 ribu hektar, 300 ribu petani,” pungkas Airlangga.