Pemerintah Optimistis Kejar Target Digitalisasi 30 Juta UMKM pada 2024
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin. (Foto: Aris Nurjani/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan nilai ekonomi digital Indonesia terus tumbuh dan tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara.

Pada tahun 2023, nilai ekonomi digital Indonesia yakni sebesar 82 miliar dolar AS.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin menuturkan, ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mampu mencapai 109 miliar dolar AS.

Selain itu, 40 persen pangsa pasar ekonomi digital Asia Tenggara berada di Indonesia.

Rudy menyampaikan, pemerintah optimis dapat mencapai target digitalisasi 30 juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada 2024 dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah.

"Target digitalisasi 30 Juta 2024, sekarang sudah 27 Juta, untuk percepatan 3 Juta, yaa saat ini kita sudah memberikan edukasi, meliterasi UMKM dan kita juga bersinergi dengan e-commerce dan pelaku fintech untuk bersama sama mendorong para pelaku UMKM bisa go digital," ujarnya saat Peluncuran Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital, Senin, 4 Desember.

Adapun upaya pengembangan ekonomi digital sudah diinisasi sejak tahun 2019 dengan melibatkan kolaborasi k/l, otoritas terkait, akademisi, pelaku industri, serta konsultan melalui beragam FGD, diskusi terbatas, hingga high level meeting.

Menurut Rudy, tantangan pengembangan ekonomi digital yaitu akses internet kita masih rendah dan infrastruktur digital juga belum merata, ketersediaan talenta digital masih sangat kurang dan belum berdaya saing.

Tantangan lainnya seperti perkembangan teknologi digital juga diiringi dengan berbagai risiko keamanan data dan pelanggaran privasi.

Serta regulasi dan kebijakan yang ada masih kurang agile dan forward looking.

Selain itu, Rudy menilai, data UMKM go digital yang dimiliki saat ini masih menjadi problema lantaran belum terintegrasi dalam satu data sehingga menimbulkan kesimpangsiuran serta duplikat data.

"Ini masih menjadi tugas pemerintah untuk membuat satu data UMKM, dan masih belum selesai dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) yaitu (data belum disatuin) dan saat ini masih dibangun sistemnya di Kemenkop UKM," pungkasnya.