Bagikan:

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau simulasi penerapan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF) di Jalan Tol Bali-Mandara, pada Rabu, 22 November.

Basuki menyebut, penerapan MLFF di jalan tol menjadi terobosan transportasi dalam memanfaatkan teknologi.

"Teknologinya pasti sudah siap, tantangannya bagaimana implementasinya kepada masyarakat. Saya optimis, proses ini akan berjalan lancar. Ini proses untuk lebih maju dengan memanfaatkan teknologi," kata Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Kamis, 23 November.

Dia menilai, uji coba MLFF ini adalah transisi, seperti halnya dulu beralih dari transaksi tunai menjadi non tunai dengan tapping e-money, sehingga pasti membutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan masyarakat.

Selain itu, Basuki berpesan agar dalam awal penerapan MLFF, dilaksanakan sosialisasi yang cukup jelas bagi masyarakat yang ingin mencoba teknologi bayar tol tanpa henti tersebut.

"Agar diberikan papan informasi yang jelas untuk jalur khusus uji coba penerapan MLFF sehingga masyarakat siap dari saat sebelum masuk Jalan Tol Bali-Mandara," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, transisi penerapan MLFF dapat berjalan dengan cepat.

"Makin cepat makin bagus, tapi harus kami evaluasi simulasi pelaksanaannya. Perlahan, kami hapus penggunaan tapping, tapi saat ini masih hibrid antara MLFF dan tapping," terangnya.

Sekadar informasi, Kementerian PUPR akan melakukan uji coba penerapan MLFF secara perdana di Tol Bali-Mandara.

Untuk uji coba transisi MLFF pada tahap awal hanya diberlakukan di lajur 4 Gerbang Tol Ngurah Rai dan akan mulai diterapkan pada seluruh lajur gerbang tol pada Maret 2024.

Uji coba MLFF sendiri telah dimulai sejak minggu ke-2 November 2023 dan akan terus disempurnakan kesiapan alat dan simulasinya.

Kemudian, mulai 12 Desember 2023 hingga Januari 2024 akan ada peluncuran uji coba terbatas, khususnya bagi kendaraan pegawai pemerintah.