Babak Baru RI Lawan WTO soal Larangan Ekspor Nikel

JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Pahala Mansury buka suara soal kelanjutan gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor nikel.

Pahala mengakui memang terdapat perbedaan pandangan antara Uni Eropa dengan Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor.

Untuk itu, RI juga akan memanfaatkan institusi WTO untuk mengajukan banding.

"Dalam hal ini kita melakukan banding kepada appelate body yang memang merupakan lembaga yang berwenang untuk kita melakukan banding mengenai hal tersebut," ujar Pahala yang dikutip Kamis, 16 November.

Tidak hanya melakukan banding, RI juga akan menempuh jalur lain seperti ke Parlemen Eropa untuk menyampaikan pandangan Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor nikel.

Sebagai negara dengan cadangan nikel melimpah, Pahala memastikan Indonesia bisa menjadi mitra dagang dan investasi.

"Melihat bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah cadangan nikel yang cukup besar tentunya kita juga ingin memiliki hubungan dagang yang baik dengan Eropa dan kita lihat dan sampaikan bahwa Indonesia bisa menjadi mitra dagang yang baik," beber Pahala.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Indonesia akan terus menempuh upaya banding seusai digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel.

Jokowi berharap, pemimpin selanjutnya memiliki nyali besar mengambil risiko, demi melanjutkan hilirisasi nikel Indonesia. Jika tidak ada upaya hukum lagi, tidak masalah karena industri nikel di dalam negeri sudah matang.

"Nanti kalau kalah lagi, sudah enggak ada upaya yang lebih tinggi lagi, nggak apa-apa, industrinya sudah jadi, perkiraan saya 3 tahun lagi industri ini sudah jadi semua," kata Jokowi dalam rapat pimpinan nasional Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 7 Oktober.