JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memastikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan program hilirisasi sumber daya alam demi menghasilkan nilai tambah (added value) terhadap perekonomian nasional.
Menurut dia, sikap tersebut sudah menjadi mindset serta dasar kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Hal ini ditegaskan Suahasil ketika menyinggung soal kekalahan RI dalam persidangan WTO perihal kebijakan larangan ekspor nikel.
“Iya (kemarin kalah di WTO) tapi hilirisasi kita harus jalan terus. Persoalan WTO nanti akan ditangani oleh teman-teman negosiator yang akan bekerja keras menunjukan ke dunia internasional (posisi Indonesia),” ujarnya dalam forum Economic Outlook 2023, Selasa 29 November.
Suahasil menjelaskan, pemerintah sangat serius dalam program pengolahan lebih lanjut sumber daya alam sebelum di ekspor ke luar negeri. Malahan, wakil Sri Mulyani itu mengungkapkan saat ini tengah dilakukan pemetaan stimulus agar pelaku usaha bisa bersama-sama menyukseskan agenda hilirisasi.
“Pasti pengusaha bertanya, apakah ada keringanan pajak, insentif pajak, relaksasi impor. Ini semua kita lihat dan banyak yang akan pemerintah berikan. Kalau ujungnya (kegiatan usaha) adalah hilirisasi maka itu pasti kita kasih,” tuturnya.
BACA JUGA:
Suahasil menambahkan, strategi tersebut dijalankan demi memacu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan bisa mengakselerasi RI mewujudkan cita-cita sebagai negara maju.
“Seluruh fiskal tools akan tetap didorong untuk mendukung hilirisasi,” tegasnya.
Sebagai informasi, Indonesia kalah dalam gugatan di WTO atas kebijakan larangan ekspor nikel mentah karena memilih untuk mengolah terlebih dahulu sebelum menjualnya ke pasar mancanegara.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), total ekspor nikel pada sepanjang 2021 bernilai 2,44 miliar dolar AS dengan volume 75,5 juta Kg. Dari angka tersebut mayoritas terserap oleh pasar Singapura, yakni senilai 509 juta dolar AS dengan volume 14,98 juta Kg.