Pembiayaan Utang Anjlok 21 Persen, Sri Mulyani: APBN Makin Sehat
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Tangkap layar Youtube UOB Indonesia)

Bagikan:

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi pembiayaan melalui penerbitan surat utang sampai dengan 31 Oktober 2022 telah menurun sebesar 21,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2021 (year on year/yoy).

Menurut dia, kinerja pengelolaan pembiayaan utang dijaga untuk menghadapi kondisi pasar keuangan yang volatile dengan tren suku bunga meningkat dan fluktuatifnya nilai tukar rupiah.

“Ini berarti APBN mulai makin sehat karena kita mulai bisa melakukan langkah-langkah konsolidasi,” ujarnya saat memaparkan realisasi keuangan negara, dikutip Senin, 28 November.

Menkeu merinci, realisasi pembiayaan utang sampai 31 Oktober adalah sebesar Rp506 triliun. Angka tersebut lebih rendah dari Oktober 2021 yang sebesar Rp646 triliun.

“Kita lihat, di bulan lalu kita menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp500,3 triliun, lebih sedikit dari tahun lalu yang sebesar Rp668,7 triliun. Begitu juga dengan pinjaman neto yang hanya sebesar Rp5,7 triliun menurun drastis dari Rp22,7 triliun,” tuturnya.

Untuk itu, Menkeu mengungkapkan jika arah pengelolaan utang bakal didasarkan pada empat aspek penting. Pertama, target penerbitan surat utang di kuartal IV akan diturunkan dengan memperhatikan kondisi kas negara.

Dua, penerbitan SBN domestik dalam rangka SKB III bakal lebih dioptimalkan. Ketiga, penerbitan SBN ritel akan lebih dipacu dengan perluasan basis investor.

“Serta yang terakhir adalah fleksibilitas pinjaman program dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam mengantisipasi volatilitas pasar keuangan dunia,” tegas Menkeu.

Sebagai informasi, anjloknya realisasi penarikan utang tidak lepas dari capaian moncer APBN yang telah membukukan surplus dalam sembilan bulan berturut-turut. Adapun, defisit anggaran pada tahun ini baru terjadi di Oktober sebesar Rp169,5 triliun sebagai ekses pembayaran kompensasi energi kepada Pertamina dan PLN.

Sementara itu, posisi utang pemerintah hingga 31 Oktober 2022 adalah Rp7.496,7 triliun atau setara 38,36 persen dari produk domestik bruto (PDB).