JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp250 triliun hingga Maret 2025 untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Realisasi pembiayaan anggaran on track, mencapai Rp250 triliun atau 40,6 persen dari target APBN. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi pembiayaan utang sebesar Rp270,4 triliun atau 34,8 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp775,9 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar minus Rp20,4 triliun," ujarnya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis, 24 April.
Sri Mulyani menjelaskan pembiayaan utang dipenuhi melalui SBN (neto) sebesar Rp282,6 triliun dan pinjaman (neto) sebesar minus Rp12,3 triliun.
Menurutnya pembiayaan utang senantiasa dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook defisit APBN dan likuiditas Pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan dan menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko utang.
Adapun, kinerja APBN pada kuartal I-2025 terjaga dengan baik, yang tecermin dari defisit anggaran yang terkendali dalam batas aman sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen PDB, serta baru 16,9 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.
Meski begitu, keseimbangan primer positif Rp17,5 triliun, serta posisi kas surplus Rp145,8 triliun (SILPA). Serta kinerja Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan Maret 2025 mencapai Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target APBN, sementara Belanja Negara mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN dengan tren yang menguat di bulan Maret 2025.
Sri Mulyani menjelaskan penerimaan perpajakan mencapai Rp400,1 triliun atau 16,1 persen dari target APBN, terjadi pembalikan tren menjadi positif khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar Rp134,8 triliun, rebound dibandingkan bulan Februari 2025 sebesar Rp98,9 triliun.
Adapun, penerimaan bulan Maret 2025 tersebut mencapai 41,8 persen dari total realisasi akumulasi penerimaan pajak pada kuartal-I 2025 sebesar Rp322,6 triliun.
"Peningkatan penerimaan pajak ini ditopang oleh berbagai program reformasi perpajakan untuk perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Coretax. Kenaikan tersebut menunjukkan program-program perbaikan penerimaan perpajakan berjalan on track," ucapnya.
Ia berharap ke depannya pelaksanaan penarikan pajak akan lebih efisien dan penerimaan pajak diprakirakan akan tumbuh secara lebih optimal.
Sri Mulyani menjelaskan kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak, rumah tangga dan sektor ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian dan daya beli konsumen secara umum masih tetap kuat.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Soal Defisit Anggaran 2025, Sri Mulyani: Jangan Khawatir Tidak Jebol APBN-nya
09 April 2025, 09:43
Sementara, realisasi belanja negara pada kuartal I-2025 mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN,
Sri Mulyani merincikan yaitu pada Februari 2025 sebesar Rp348,1 triliun dan Maret 2025 sebesar Rp272,2 triliun.
"Hal ini menunjukkan peran APBN sebagai shock absorber dapat berfungsi optimal untuk meredam gejolak perekonomian, menjaga stabilisasi ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat melalui pembayaran THR, Subsidi (BBM, LPG, diskon listrik, pupuk), dan Perlinsos (a.l. PKH, Sembako, PIP, JKN)," imbuhnya.
Sri Mulyani menyampaikan realisasi tersebut didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp413,2 triliun atau 15,3 persen dari target APBN dan Transfer Ke Daerah yang mencapai Rp207,1 triliun atau 22,5 persen dari target APBN.
