JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diperkirakan akan melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sri Mulyani memperkirakan outlook defisit APBN tahun 2025 akan mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau lebih besar jika dibandingkan dengan target defisit dalam APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
"Defisit totalnya di Rp662 triliun menjadi 2,78 persen dari PDB. Dari jumlah lebih lebar dibandingkan APBN awal,” ujarnya dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, Selasa, 1 Juli.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa pelebaran defisit anggaran dipicu oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara dimana pendapatan negara pada 2025 diperkirakan hanya mencapai Rp2.865,5 triliun, atau 95,8 persen dari target sebesar Rp3.005,1 triliun.
Ia menjelaskan penerimaan negara tersebut berasal dari penerimaan pajak yang diperkirakan hanya mencapai Rp2.076,9 triliun, atau 94,9 persen dari target Rp2.189,3 triliun.
Sementara, penerimaan dari kepabeanan dan cukai justru diperkirakan akan melampaui target, yakni mencapai Rp310,4 triliun atau 102,9 persen dari target Rp301,6 triliun.
Sedangkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksikan hanya mencapai Rp477,2 triliun, atau 92,9 persen dari target Rp513,6 triliun dan penerimaan dari hibah diperkirakan mencapai Rp1 triliun, atau 170,7 persen dari target sebesar Rp600 miliar.
Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa belanja negara diperkirakan hanya mencapai Rp3.527,5 triliun, atau 97,4 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp3.621,3 triliun.
Adapun, belanja negara tersebut terdiri dari belanja K/L yang diperkirakan akan melampaui target, yakni mencapai Rp1.275,6 triliun atau 109,9 persen dari target Rp1.160,1 triliun.
BACA JUGA:
Kemudian, belanja non K/L hanya mencapai Rp1.387,8 triliun, atau 90,0 persen dari target Rp1.541,4 triliun, dan transfer ke daerah hanya mencapai Rp864,1 triliun, atau 939 persen dari target Rp919,9 triliun.
Menurutnya dengan proyeksi pelebaran defisit menjadi 2,78 persen dari PDB, bahwa pemerintah akan mengajukan permohonan persetujuan DPR untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun dari total SAL tahun 2024 yang mencapai Rp457,5 triliun.
“Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp85,6 triliun, sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” ungkapnya.
