Bagikan:

JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) Prabowo Subianto mengaku akan memprioritaskan hilirisasi di 21 komoditas.

Termasuk akan melanjutkan program hilirisasi yang sudah dijalankan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin di sektor pertambangan.

Adapun 21 komoditas yang menjadi prioritas program hilirisasi, yakni batubara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal buton, minyak bumi, gas bumi, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, dan garam.

Prabowo bilang mengatakan 21 komoditas tersebut merupakan komoditas strategis dunia.

Menurut dia, hilirisasi merupakan kunci untuk mendorong perekonomian Indonesia ke depannya.

Karena itu, sambung Prabowo, program hilirisasi ini harus diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya.

Adapun pemerintahan saat ini sudah menjalankan program hilirisasi pada komoditas nikel, tembaga, timah, dan bauksit.

“Strategi yang paling kunci adalah hilirisasi. Hilirisasi adalah mutlak harus kita lakukan,” katanya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Rabu, 8 November.

Menurut Prabowo, dengan kebijakan hilirisasi maka Indonesia tak lagi menjadi negara eksportir bahan mentah melainkan barang jadi yang memiliki nilai lebih. Dengan begitu, kata dia, ini akan meningkatkan penerimaan negara.

“Kadang-kadang dengan kebijakan bisa mengubah nasib suatu bangsa. Dengan hiliriasi kita bisa menghentikan mengalir keluarnya kekayaan negara,” ujarnya.

Prabowo mencontohkan, seperti pada program hilirisasi nikel.

Kata dia, ekspor produk nikel pada 2017 hanya sebesar 3,3 miliar dolar AS.

Namun, setelah dilakukan larangan ekspor bijih nikel dan hilirisasi sejak 2020, nilai ekspor produk nikel naik menjadi 33,8 miliar dolar AS di 2022.

Prabowo menilai, kebijakan yang sama juga bisa dilakukan pada komoditas lainnya.

Dia mengaku akan membuat kebijakan hilirisasi pada 21 komoditas tersebut lebih menarik bagi para investor.

“Dengan kebijakan melarang ekspor nikel sebagai bahan mentah, dan ada insentif untuk investor membangun smelter di Indonesia, kalau ini juga diterapkan di 21 komoditas lainnya, saya kira sudah jelas arahnya, para investor dari mana pun, dari luar negeri pun bisa ikut proses pengolahan di situ,” ucapnya.

Prabowo mengatakan, jika ada investor yang keberatan dengan program hilirisasi dan tidak mau membangun di Indonesia, pemerintah bisa menolaknya.

“Kalau swasta mau masuk, monggo, swasta asing, monggo. Tapi kalau tidak ada yang mau masuk, kita enggak boleh ragu, kalau perlu pemerintah yang akan bangun smelter dan sebagainya itu,” tuturnya.