Anies Bakal Naikkan Gaji PNS untuk Cegah Korupsi bila Terpilih jadi Presiden

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menilai permasalahan korupsi di Indonesia sudah sangat serius dan perlu segera ditangani. Anies mengaku, dirinya memiliki jurus untuk menyelesaikan permasalah korupsi di Indonesia.

Menurut dia, cara yang bisa dilakukan paling adalah dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik dengan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS).

"Yang ingin kami gaungkan di sini adalah memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik. Kami tidak hanya perlu memperkuat KPK yang memang sudah bagus, tetapi kami harus benar-benar serius mengubah cara kami memberantas korupsi," kata Anies dalam acara US-Indonesia Investment Summit 2023 di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Selasa, 24 Oktober.

Menurut Anies, ada 3 sumber yang bisa menyebabkan terjadinya korupsi. Pertama adalah korupsi terjadi karena adanya kebutuhan. Kedua, korupsi terjadi karena ada keserakahan, dan ketiga korupsi terjadi karena sistem.

Terkait aspek kebutuhan, Anies mencermati fenomena korupsi yang kerap terjadi di lembaga/badan pemerintahan. Untuk hal ini, Anies akan menaikkan gaji PNS. Cara itu pernah dilakukannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Ada banyak pegawai pemerintah yang menjadikan gaji mereka atau gaji bulanan mereka sebagai gaji tahunan mereka sehingga mereka tidak dapat bertahan hidup, dan hal ini perlu diatasi. Kami mencoba melakukan itu di Jakarta sekarang. Pegawai Pemerintah Jakarta dibuat setara dengan pegawai di sektor swasta. Sehingga, korupsi-korupsi kecil yang pasti dilakukan oleh orang-orang sehari-hari dapat diatasi," ujarnya.

Berikutnya, korupsi karena keserakahan. Anies setuju akan memperkuat wewenang KPK. Kemudian, korupsi disebabkan oleh sistem, Anies akan melakukan reformasi sistem peradilan di Indonesia.

Lebih lanjut, Anies menilai, bahwa ketiga cara ini akan mutlak dilakukan agar Indonesia bersih dari praktik korupsi. Dia mengatakan, perlu adanya ketegasan pemimpin di masa mendatang untuk memberantas korupsi tersebut.

"Ini membutuhkan kemauan politik yang jelas dari pimpinan puncak, dan jika Indonesia ingin memulai perjalanan menjadi negara yang lebih maju, tata kelola pemerintahan yang baik perlu diperbaiki. Praktik korupsi harus ditangani secara serius," pungkasnya.