Pertamina NRE dan Pemprov Kaltim Siap Garap Proyek Ekonomi Hijau

JAKARTA - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menandatangani kesepakatan kerja sama pengembangan Proyek Ekonomi Hijau di Kalimantan Timur.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Gubernur Kaltim Dr. H. Isran Noor dan Direktur Utama Pertamina NRE Dannif Danusaputro di Hotel Grand Sahid Jakarta 30 September.

Direktur Utama Pertamina NRE Pertamina NRE, Dannif Danusaputro menjelaskan, kesepakatan bersama ini adalah untuk menjajaki potensi kerja sama dengan tujuan mendukung transformasi ekonomi hijau di Provinsi Kalimantan Timur.

“Dengan kerja sama ini, kami harapkan dapat menjadi milestone untuk proyek ekonomi hijau dan NEBS di Kalimantan Timur. Kami berharap kolaborasi Pertamina NRE dan Pemprov Kaltim menjadi kerja sama yang solid dan tahapan selanjutnya dapat kami lakukan dengan konkret,” ujar Dannif, Sabtu 30 September.

Natured Based Solution (NEBS) merupakan solusi untuk memitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan dan pemanfaatan alam secara berkelanjutan. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mencegah atau mengurangi deforestasi dan melakukan reforestasi.

“NEBS menjadi salah satu satu sumber untuk menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan” tambah Dannif.

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor menyambut baik kerja sama ini. “Kami berharap kerja sama ini dapat bermanfaat, baik bagi masyarakat Kalimantan Timur, maupun Indonesia secara keseluruhan” terang Isran.

Hutan Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia karena areanya yang sangat luas dan merupakan salah satu hutan tropis terbesar di dunia. Pertumbuhan pohon di hutan tropis tiga kali lebih cepat dibandingkan pohon yang ditanam di hutan non tropis. Kondisi ini menjadikan hutan tropis memiliki kemampuan penyerapan CO2 lebih efektif.

Pengembangan proyek NEBS memberikan banyak dampak positif, antara lain untuk pengendalian perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan masyarakat adat yang tinggal di area konsesi, serta untuk menjaga ketahanan pangan khususnya bagi masyarakat sekitar.