Bagikan:

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa realisasi APBN 2023 untuk mendukung persiapan pemilu tahun depan sudah sebesar Rp14 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, serapan tersebut merupakan rekapitulasi sampai dengan Agustus 2023.

“Jumlah itu setara 46,7 persen dari pagu tahun ini yang sebesar Rp30 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN, dikutip Jumat, 29 September.

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran pemilu disalurkan melalui dua kanal utama, pertama adalah melalui KPU dan Bawaslu, dan yang kedua melalui kementerian/lembaga.

Secara terperinci, KPU dan Bawaslu menyerap sebesar Rp12,6 triliun (dari pagu Rp23,8 triliun) yang dioptimalisasikan untuk pembentukan Badan Adhoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.

Lalu, pengawasan penyelengaraan pemilu, pemutakhiran data, serta pengelolaan, pengadaan, laporan, logistik dan dokumentasi pemilu.

“Sementera yang melalui kementerian/lainnya adalah sebesar Rp6,2 triliun dari pagu Rp6,2 triliun,” tuturnya.

Serapan anggaran tersebut disalurkan untuk pengamanan pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan pemilu, penanganan pelanggaran kode etik, diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan pemilu, serta bimbingan teknis (bimtek) hukum.

Untuk diketahu, persiapan pemilu tahun depan sudah dianggarkan sejak 2022 dengan realisasi Rp3,1 trilun.

Adapun dalam APBN 2024, alokasi dana yang sudah disediakan sebesar Rp37,4 triliun.