Anggota DPR Bisa Jaga Soliditas Terkait APBN 2024 di Tengah Kompetisi Pilpres

JAKARTA - Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2024 telah disahkan DPR. Pesan Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta Pemerintah menjalankan APBN 2024 secara berkeadilan bagi rakyat dinilai sangat relevan, khususnya di tahun terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pakar Ekonomi, Piter Abdullah Redjalam menjelaskan, seluruh Kementerian/Lembaga harus melakukan penyerapan anggaran semaksimal mungkin untuk rakyat. Dengan begitu, anggaran negara di tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi akan lebih tepat sasaran.

"Pesan simpatik Puan Maharani tersebut menurut saya sangat relevan dan harus didukung oleh seluruh kementerian atau lembaga terutama mengingat tahun 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan Jokowi," kata Piter, Jumat 22 September.

Pada APBN 2024, DPR dan Pemerintah menyepakati belanja negara tahun depan sebesar Rp3.325,11 triliun dan pembiayaan sebesar Rp522,8 triliun, dengan target pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun.

Saat pengesahan UU APBN 2024, Puan berharap agar APBN 2024 bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan pelayanan umum Pemerintahan demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Piter mengatakan, pesan Puan harus diterjemahkan sebagai warning agar Pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan rakyat meskipun tahun depan adalah tahun pergantian pemerintahan.

“Dengan pendekatan anggaran berbasis kesejahteraan maka kinerja APBN lebih ditentukan oleh capaian peningkatan kesejahteraan rakyat,” tutur Direktur Eksekutif Segara Research Institute ini.

Piter juga menyoroti bagaimana APBN 2024 akan menjadi anggaran peralihan dari Presiden Jokowi ke presiden yang baru. Ia menyebut, APBN 2024 adalah APBN pamungkas dari pemerintahan Jokowi sekaligus menjadi APBN ‘pertama’ presiden terpilih pada Pilpres 2024.

“Oleh karena itu APBN 2024 tidak hanya berperan melengkapi kinerja Presiden Jokowi, tetapi juga menjadi titik awal dari program dan kinerja Presiden terpilih 2024,” ucap Piter.

Dosen di Perbanas Institute tersebut pun merinci pesan Puan lainnya yakni agar konsep anggaran berbasis kesejahteraan ini bisa dijadikan acuan bagi setiap Kementerian dan Lembaga dalam mengusulkan anggarannya pada tahun anggaran yang akan datang. Piter menilai pesan itu harus dimaknai agar program-program kerakyatan terus dijadikan prioritas.

“Harapannya meski terjadi pergantian kepemimpinan pemerintahan, program-program kesejahteraan rakyat dapat terus berlanjut dan berkesinambungan,” sebutnya.

Piter juga sepakat dengan Puan yang berpesan agar APBN 2024 dimanfaatkan untuk menyelesaikan program-program prioritas Jokowi. Termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Salah satu proyek yang masuk dalam target rampung di tahun 2024 ialah Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) yang akan membentang sepanjang 206,65 km dari Jawa Barat ke Jawa Tengah.

Selain itu, pembangunan Blok Migas Masela yang berlokasi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Blok Masela akan menjadi lapangan minyak dan gas terbesar di Indonesia itu merupakan salah satu PSN andalan Presiden Jokowi yang diharapkan rampung tahun 2024.

“Karena ini jadi semacam pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan Jokowi demi meninggalkan legacy yang baik,” jelas Piter.

Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) itu pun mengapresiasi soliditas fraksi-fraksi di DPR dalam pembahasan UU APBN 2024. Piter mengatakan, DPR bersama Pemerintah sukses menghadirkan penyusunan APBN 2024 yang cermat meski dilakukan di saat politik sudah memanas jelang Pemilu.

“UU APBN 2024 merupakan bukti dari kuatnya sinergi antara DPR dan Pemerintah yang tercermin dalam proses penyusunan APBN 2024 di tengah hingar bingar persiapan pemilu 2024,” ujarnya.

Lahirnya APBN 2024 yang mengedepankan konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan juga disebut memperlihatkan harmoni antara lembaga eksekutif dan legislatif yang sejalan dalam arah pembangunan bangsa dan negara.

Piter menyoroti bagaimana saat partai-partai DPR memiliki perbedaan terkait Pilpres 2024, namun di dalam parlemen fraksi-fraksi tetap kompak bekerja untuk memberikan anggaran terbaik bagi rakyat.

“Semangat kompetisi dalam Pemilu tidak menyurutkan kekompakan semua fraksi di DPR bersama-sama dengan Pemerintah dalam menyepakati APBN 2024 yang memang sangat dibutuhkan untuk melanjutkan proses pembangunan nasional pasca pandemi,” papar Piter.

Apalagi, menurut Piter, banyak masyarakat yang saat ini masih berupaya bangkit kembali dari sisi ekonomi setelah dua tahun lebih Indonesia berada dalam era Pandemi Covid-19. Khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif, termasuk industri pariwisata.