Pemerintah Diminta Tidak Cari Alasan Naikkan Harga BBM Subsidi

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Pemerintah agar tidak mengembangkan wacana untuk menaikan harga BBM bersubsidi.

Dia menilai saat ini semua indikator bagi kenaikan harga BBM dan gas elpiji 3 kilogram masih aman sehingga tidak ada alasan bagi Pertamina menaikkan harga komoditas tersebut.

"Permintaan BBM dan gas bersubsidi masih dalam batas aman dibandingkan dengan kuota yang tersedia. Dolar dan harga minyak mentah dunia juga relatif stabil sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM dan gas bersubsidi," ujar Mulyanto, Kamis, 31 Agustus.

Mulyanto menambahkan, prognosis penyerapan BBM bersubsidi tahun 2023 masih dalam batas aman dibandingkan dengan kuota yang ada. Apalagi harga BBM dunia juga masih di bawah angka asumsi APBN dan fluktuasi dolar yang relatif stabil.

Begitu juga prognosis permintaan gas melon 3 kilogram yang diperkirakan melebihi kuota hanya sebesar 0,28 juta metrik ton dari kuota tahun 2023 yang sebesar 8 juta metrik ton.

"Bahkan APBN untuk subsidi gas melon ini dapat dihemat sebesar Rp25 triliun karena harga gas LPG CP Aramco yang jauh di bawah angka asumsi APBN," lanjut Mulyanto.

Sehingga, menurut Mulyanto, isu kenaikan harga BBM bersubsidi ini cuma hoax jangan diambil pusing oleh masyarakat.

"Seharusnya pejabat yang bukan membidangi soal ini jangan sembarang bicara agar tidak memicu keresahan masyarakat. Kasihan kalau masyarakat harus dibebani oleh isu yang tidak jelas dan berdasar," kata Mulyanto.

Untuk informasi, RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya pada Rabu 30 AGustus membahas topik terkait bisnis internasional Pertamina, distribusi migas, dan perkembangan akuisisi Blok Masela.

Dalam kesempatan tersebut Dirut Pertamina memastikan bahwa prognosis tahun 2023 atas kebutuhan BBM bersubsidi dan gas melon 3 kilogram masih dalam batas aman sesuai kuota yang ada.