Bagikan:

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar memamerkan sejumlah keunggulan Indonesia dalam menerapkan Bursa Karbon di harapan Presiden Joko Widodo.

Ia membandingkan pencapaian Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti malaysia yang membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 tahun untuk bisa meluncurkan bursa karbon.

"Berkat peringatan Presiden untuk bekerja cepat, Bursa Karbon bisa kami laksanakan dalam 8 bulan," ujar Mahendra dalam sambutannya pada peluncuran Bursa Karbon Indonesia, Selasa, 26 September.

Ia menambahkan jika Bursa Karbon Negeri Jiran yaitu Malaysia butuh 3 hingga 4 bulan hingga transaksi pertama terjadi.

"Kami harap transaksi perdana bisa dilakukan pada hari ini juga," imbuh Mahendra.

Pada transaksi perdananya, Bursa Karbon mencatatkan volume perdagangan sebesar 459.914 ton carbon equivalen (tCO2e) dengan total perdagangan sebanyak 13 perdagangan, 13total order dan 16 registered users.

Sementara harga per unit carbon senilai Rp69.600. Adapun project yang terdaftar adalah Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 milik PT Pertamina Geothermal Energy Tbk di Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya Jokowi mengatakan Indonesia memiliki potensi hingga 1 juta giga ton karbon dioksida yang bisa ditangkap dan bila dikonversi memiliki potensi keuntungan hingga Rp3000 Triliun.

"Bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi langkah konkrit untuk Indonesia mencapai target NDc," ujar Jokowi.