Tok! ASDP Dapat PMN Nontunai Berupa 12 Unit Kapal Senilai Rp388 Miliar

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

PMN yang diberikan adalah barang milik negara (BMN) berupa 12 unit kapal penumpang.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan mengatakan pemberian PMN untuk ASDP ini bertujuan untuk pelayanan masyarakat, meningkatkan struktur permodalan, dan kapasitas usaha perusahaan.

“Komisi IX DPR menyetujui pelaksanaan PMN Non-Tunai TA 2023 berupa Barang Milik Negara sejumlah 12 unit kapal penumpang dengan nilai wajar sebesar Rp388.564.810.000 kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero),” katanya saat menyampaikan kesimpulan rapat Komisi XI DPR dengan DJKN, ditulis Kamis, 21 September.

Sementara itu, Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi mengatakan, pemberian BMN kepada ASDP akan mengurangi beban keuangan negara yang bersumber dari APBN untuk biaya pemeliharaan kapal.

“Karena kemudian itu menjadi biaya yang ditanggung kami sebagai BUMN penerima,” ujar Ira.

Selain itu, sambung Ira, pemberian PMN non tunai ini juga akan berdampak positif kepada perusahaan karena menambah jawablah aset perusahaan. Kemudian memberikan kejelasan status aset.

“Meningkatkan kinerja operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Serta yang terpenting sebagai agent development dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di lintasan keperintisan,” jelasnya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan bahwa 12 unit kapal penumpang yang diberikan kepada ASDP mayoritas akan dioperasikan di wilayah timur Indonesia.

Rinciannya adalah KMP Drajat Paciran; KMP Mamberamo Foja; KMP Kokonao; KMP Lakaan; KMP Lompa; KMP Muggiyango Hulalo; KMP Ihan Batak; KMP Pora-pora; KMP Bamega Jaya; KMP Kolorai; KMP Opudi; dan KMP Pangkilang.

“Sebagaimana kita ketahui memang ASDP menjadi jembatan maritim untuk Indonesia Timur,” tutur Rionald.