JAKARTA - Kementerian BUMN mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp73,26 triliun untuk 10 BUMN pada 2023. Angka tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PMN nontunai Rp3,44 triliun.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan tambahan permodalan ini untuk meningkatkan kapasitas maupun cover claim pressure yang tinggi karena COVID-19 dan klaim di asuransi kredit.
Rincian usulan PMN tunai untuk BUMN di bawah Wamen BUMN I sebesar Rp15 triliun berupa PMN tunai dan Rp3,44 triliun PMN nontunai. PMN tunai meliputi PLN sebesar Rp10 triliun, Defend ID sebesar Rp3 triliun, ID Food sebesar Rp2 triliun. Lalu, PMN non-tunai ID Food sebesar Rp2,609 triliun dan PMN nontunai untuk Defend ID sebesar Rp838 miliar.
Selanjutnya, PMN di bawah Wakil Menteri II sebesar Rp54,82 triliun berupa PMN tunai. PMN tersebut terdiri dari Hutama Karya sebesar Rp30,56 triliun, holding pariwisata atau InJourney sebesar Rp9,5 triliun, IFG sebesar Rp6 triliun, dan KAI sebesar Rp4,1 triliun. Kemudian, IndonesiaRe sebesar Rp 3 triliun, Damri sebesar Rp870 miliar, dan Airnav sebesar Rp790 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Tiko mengatakan Damri sudah cukup lama tidak terima PMN. Menurut dia, PMN yang diberikan pada Damri untuk menjalankan tugas perintis, karena cukup banyak penugasan dari Kemenhub untuk daerah-daerah baru.
"Termasuk mereformasi bus listrik di kota besar, Jakarta, Medan, Surabaya. Pelan-pelan kota-kota ini akan konversi seluruh busnya jadi bus listrik," tuturnya.
BACA JUGA:
Tiko menyampaikan, PMN juga dibutuhkan Airnav dalam mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem. Menurut Tiko, Airnav juga memerlukan investasi radar baru.
"Ini terkait persetujuan Singapura untuk ruang udara yang di atas Sumatera butuh peningkatan kapasitas radar sehingga butuh investasi radar baru agar bisa cover kawasan udara yang cukup luas," jelasnya.
Sedangkan usulan PMN terbesar ada pada Hutama Karya untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.
"Angka PMN Rp30,56 triliun ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp36,78 triliun dikarenakan optimasi pendanaan dari kerjasama Asset Recycling jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II)," ucap Tiko.
Selain untuk penugasan, kata Tiko, PMN juga dialokasikan untuk pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan, dan perbaikan kinerja perusahaan sejumlah BUMN. Di antaranya pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata oleh Defend ID.
