Kementerian ESDM Gunakan Anggaran 2024 untuk Tambah Pasang Listrik Gratis bagi Masyarakat Miskin
Ilustrasi (Foto: Dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII DPR RI menyetujui pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp6,7 triliun.

Kementerian ESDM juga mengoptimalkan anggaran yang ditetapkan untuk pembangunan infrastruktur dapat dilanjutkan.

"Mengingat tidak ada tambahan anggaran untuk infrastruktur, Kementerian ESDM melakukan optimalisasi belanja barang pada layanan internal sehingga diperoleh efisiensi sebesar Rp89,25 miliar untuk dialihkan menjadi tambahan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebanyak 34.704 rumah tangga (RT) dari semula 80.000 RT menjadi 114.704 RT," ujar Arifin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII yang dikutip Kamis, 14 September.

Arifin menjelaskan, program sambungan listrik gratis melalui program BPBL kepada masyarakat adalah upaya Pemerintah memberikan akses listrik untuk masyarakat tidak mampu dengan tarif yang terjangkau karena penerima manfaat program BPBL ini selanjutnya akan menjadi pelanggan PT PLN (Persero) golongan 450 VA subsidi.

Selain untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat.

"Program ini menunjukkan pemerintah hadir di tengah masyarakat di daerah yang sulit dan terisolir yang membutuhkan penerangan," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu.

Jisman menyebut, masih terdapat masyarakat kurang mampu yang sudah dilewati jaringan listrik PT PLN (Persero) di depan rumah, namun belum bisa mendapatkan akses listrik secara langsung sebagai pelanggan PLN.

"Hal ini dikarenakan ketidakmampuan membayar biaya pasang baru listrik, sehingga harus menyalur atau berbagi sambungan listrik dengan tetangga,"lanjut Jisman.

Untuk informasi, tahun 2022 lalu Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 80.000 rumah tangga akan mendapatkan sambungan listrik gratis melalui program BPBL.

Realisasi pada akhir tahun 2022 berhasil menyala melebihi target yaitu sebanyak 80.183 rumah tangga atau 100,2 persen.

Pada tahun ini, Program BPBL kembali dilanjutkan dengan menyasar 125.000 RT di seluruh Indonesia.