JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, skema kredit pemilikan rumah (KPR) hijau masih membutuhkan upaya pengembangan.
Menurut dia, penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip lingkungan tersebut mempunyai potensi berkembang.
“Green mortgage (KPR hijau) adalah salah satu opsi pembiayaan inovatif yang sejalan dengan isu lingkungan dan keberlanjutan. Tapi KPR hijau yang mendorong program pembelian dan renovasi rumah yang memenuhi standar efisiensi masih sangat baru di Indonesia. KPR hijau belum memiliki porsi besar terhadap pembiayaan secara keseluruhan,” ujarnya dalam rangkaian agenda ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM), Selasa, 22 Agustus.
Menkeu menjelaskan, beberapa pelaku usaha perbankan nasional telah mengambil inisiatif untuk menjadi pionir KPR hijau.
“Mereka mencoba berkolaborasi dengan bisnis yang sadar dengan lingkungan dan memprioritaskan kerja sama dengan developer perumahan yang mengadopsi prinsip keberlanjutan. Ini merupakan inisiatif yang bagus, jadi kita perlu mempromosikan lebih,” tutur dia.
Bendahara negara menambahkan, kolaborasi ini mengincar channel pembiayaan melalui proyek yang selaras dengan standar dan prinsip hijau.
“Akan tetapi aspek penting lain yang menjadi tantangan adalah kesadaran antara penyedia dan pelanggan yang masih rendah,” katanya
BACA JUGA:
Menkeu juga menyoroti soal masih sepinya upaya advokasi dan edukasi serta komunikasi kepada masyarakat.
“Konsep KPR hijau masih perlu dipromosikan dan masih tidak familiar oleh masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menerangkan jika Indonesia membutuhkan investasi sebesar 200 miliar dolar AS untuk mendukung terlaksananya pembangunan gedung ramah lingkungan (green building) dalam 10 tahun ke depan.