Sri Mulyani Ajak JBIC Tingkatkan Peran dalam Mekanisme Transisi Energi

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak Japan Bank for International Corporation (JBIC) u​ntuk meningkatkan perannya dalam program mekanisme transisi energi (energy transition mechanism/ETM).

Saat ini, Indonesia sedang melaksanakan program ETM bersama Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dan Just Energy Transition Partnership (JETP), yang dikoordinasikan Amerika Serikat (AS) dan Jepang.

"Saya berharap kerja sama potensial bersama JBIC terus terjalin terutama untuk mengembangkan proyek energi terbarukan termasuk berbagai proyek JETP dalam rencana transisi energi jangka panjang PT PLN seperti pensiun pembangkit tenaga listrik batu bara," kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Senin, 8 Mei.

Pembahasan mengenai mekanisme transisi energi dan kelanjutan dukungan JBIC terhadap pembiayaan hijau di Indonesia tersebut dilakukan dalam pertemuan bilateral Sri Mulyani dengan Gubernur JBIC Nobumitsu Hayashi di Incheon, Korea Selatan, Kamis, 4 Mei.

Indonesia menyambut setiap mekanisme inovatif untuk pembiayaan iklim di bawah program ETM dan JETP untuk proyek potensial dan skema keuangan yang konkret.

Maka dari itu, Sri Mulyani pun mengapresiasi hubungan antara Indonesia dan JBIC yang sudah terjalin melalui kerja samanya bersama PT Pertamina, PT PLN, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Ke depan, diharapkan JBIC meningkatkan partisipasi dalam berbagai program di sektor energi hijau di Tanah Air melalui kerja sama dengan Pertamina dan PLN.

Sebelum dengan JBIC, Menkeu Sri Mulyani melakukan serangkaian pertemuan bilateral di Incheon pada 2-4 Mei 2023 untuk berdiskusi tentang dukungan Keketuaan Indonesia di ASEAN dan ASEAN+3 pada 2023.

Pertemuan tersebut dilakukan di sela rangkaian Sidang Tahunan ADB dan pertemuan Mitra Keketuaan ASEAN+3 di Korea Selatan.

Sejumlah figur penting yang ditemui Menkeu yakni Wakil Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan Choo Kyungho, Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Fiji Biman Prasad, serta Presiden ADB Masatsugu Asakawa.