Sri Mulyani: Indonesia Perlu Percepat Transisi ke Energi Baru dan Terbarukan

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati disebutkan menyaksikan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Menurut dia, LoI tersebut merupakan salah satu tonggak penting terkait kerja sama untuk mendukung pencapaian transisi energi di Indonesia.

“Ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 dan net-zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat, maka Indonesia perlu mempercepat proses transisi dari energi kotor ke energi baru dan terbarukan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu, 27 September.

Menkeu menjelaskan, dukungan AIIB akan membantu di sejumlah bidang. Pertama, menyediakan dukungan keuangan untuk proses transisi energi Indonesia, termasuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi untuk energi terbarukan; mendukung proyek energi terbarukan dan bahan bakar transisi, serta mempromosikan kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya.

“Kedua, mengoperasikan platform negara Energy Transition Mechanism (ETM) Indonesia yang telah dihasilkan dalam masa Presidensi G20 Indonesia 2022, melalui penyediaan pembiayaan jangka panjang yang melengkapi dan terhubung dengan upaya nasional dan multilateral lainnya yang sudah ada, seperti Just Energy Transition Partnership/Platform Transisi Energi yang Adil (JETP) Indonesia,” tuturnya.

Ketiga, menjajaki kolaborasi terkait dengan transisi energi di Indonesia yang mencakup penyiapan proyek, berbagi pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan bantuan teknis. Terakhir, membentuk mekanisme penghubung untuk pelaksanaan kerja sama operasional.

“Dengan penandatanganan LoI tersebut, maka AIIB berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan, bantuan teknis, dan dukungan pengembangan kapasitas yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi Indonesia, termasuk pembiayaan untuk sistem transmisi di Sumatera, dengan perkiraan biaya 657 juta dolar AS untuk tahun 2024-2026 dan tambahan 213 juta dolar AS pada tahun 2023,” jelas dia.

Adapu, salah satu unsur penting dalam implementasi LoI tersebut adalah urgensi realisasi pembiayaan dan dimulainya proyek di lapangan oleh semua pihak yang terlibat dalam waktu dekat.

Hal ini diharapkan akan mampu membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru, serta meningkatkan lingkungan bagi masyarakat dan berkontribusi pada agenda global perubahan iklim.

Sri Mulyani menambahkan, kerja sama Indonesia dengan AIIB dengan total dana pembiayaan pembangunan yang telah disetujui sebelumnya sebesar 3,1 miliar dolar AS dan proyek-proyek yang sudah dalam tahap persiapan dengan nilai total 4,3 miliar dolar AS.

“Kita semua berharap bahwa LoI ini akan memainkan peran penting dalam membantu Indonesia mencapai tujuan transisi energi,” kata dia.

Sebagai informasi, penandatanganan LoI tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN dan Direktur Utama PT SMI dengan perwakilan AIIB, pada saat rangkaian acara Annual Meeting ke-8 AIIB di Sharm El Seikh, Mesir awal pekan ini.