JAKARTA - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, transisi energi menghadapi kompleksitas dalam prosesnya, baik secara politik maupun sosial.
“Transisi energi sangat kompleks dalam prosesnya, utamanya karena harus memprioritaskan prinsip keterjangkauan energi serta keadilan,” kata Sri Mulyani dikutip dari ANTARA, Rabu, 17 April.
Dalam konteks itu, menurut dia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan penting dalam menyediakan beragam kerangka kebijakan yang tepat dan mengembangkan lebih banyak instrumen serta kebijakan terkait mekanisme pembiayaan bagi sektor swasta dan filantropi.
Upaya itu yang terus dilakukan oleh Kemenkeu.
“Terlebih dengan lebih dari 100 ribu pulau dan 270 juta penduduk, kompleksitas ini menjadi semakin nyata bagi Indonesia. Bagaimana mendesain transisi energi ini, sembari menjaga pertumbuhan dengan rerata lebih dari 5 persen selama hampir dua dekade adalah pelajaran dari Indonesia yang saya bawa ke fora ini,” ujar dia.
Sri Mulyani menambahkan, dalam menghadapi tantangan transisi energi memerlukan kerja bersama yang kuat melalui sinergi kolaborasi baik antara kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, antar pemerintahan, juga dukungan internasional.
“Kami akan terus mengingatkan permasalahan transisi energi ini bukanlah permasalahan perorangan atau satu institusi. Harus diupayakan bersama-sama. Baik di tingkat Indonesia, regional, hingga global,” tutur Sri Mulyani.
BACA JUGA:
Sri Mulyani akan menghadiri IMF Spring Meetings di Washington.
Dia mengaku akan berbicara mengenai kondisi perekonomian global, regional, maupun nasional yang berubah begitu cepat dan volatil selama beberapa hari ke depan dengan adanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan juga di berbagai belahan dunia yang dampaknya yang sangat besar bagi perekonomian global, baik dari sisi harga komoditas, nilai tukar, tingkat inflasi, hingga suku bunga global.
