Bagikan:

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, bank sentral di Indonesia memiliki kerja sama yang erat dengan pemerintah dalam mengatasi kenaikan inflasi.

Menurut dia, strategi tersebut dijalankan dalam bentuk bauran kebijakan atau mix policy.

"Situasi pandemi membutuhkan kebijakan yang bersifat extraordinary. Itulah sebabnya kami memperkuat kerja sama dengan Kementerian Keuangan,' ujarnya dalam seminar ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) di Jakarta, Selasa, 22 Agustus.

Perry menjelaskan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat beserta pemerintah daerah membentuk sebuah tim bersama yang bertugas menjaga dan mengendalikan inflasi agar mencapai target yang telah ditentukan.

"Kami menyadari bahwa inflasi bukan hanya persoalan permintaan dan penawaran, tetapi juga masalah distribusi. Atas dasar itulah kami membentuk Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID)," tuturnya.

Perry mengungkapkan jika tim ini dikomandoi langsung oleh Presiden yang kemudian diturunkan kepada pejabat di bawahnya secara berjenjang, mulai dari Menteri Koordinator Perekonomian, kementerian/instansi terkait hingga pemerintah daerah.

"Ini yang kemudian memobilisasi distribusi pangan secara langsung. Sebagai contoh bagaimana stok beras banyak terdapat di Jawa Timur namun hal yang berbeda terjadi di Pulau Sumatera. Kami lalu melakukan distribusi. Ini sangatlah efektif (untuk menekan inflasi)," tegasnya.

VOI mencatat, hingga akhir Juni 2023 inflasi umum (indeks harga konsumen/IHK) diketahui sebesar 3,53 persen year on year (yoy).

Level itu sudah masuk dalam target tahun ini yang sebesar 3 persen plus minus 1 persen.

Adapun target inflasi IHK pada 2024 depan adalah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

Asal tahu saja, inflasi umum sempat menyentuh level tertinggi pada Desember 2022 dengan bertengger di angka 5,51 persen yoy.

Bukuan terjadi akibat pengaruh harga komoditas yang melonjak disertai dengan kenaikan harga BBM pada September sebelumnya.